Presiden FIFA dan UEFA Dilaporkan ke ICC Terkait Dugaan Keterlibatan Perang di Palestina

Gianni Infantino Presiden FIFA dan Aleksander Ceferin Presiden UEFA resmi dilaporkan ke International Criminal Court (ICC) atas dugaan membantu kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di wilayah Palestina.

Pengaduan setebal 120 halaman tersebut diajukan ke Kantor Jaksa ICC pada 16 Februari oleh koalisi kelompok advokasi internasional, termasuk Irish Sport for Palestine, Scottish Sport for Palestine, Just Peace Advocates, Euro-Med Human Rights Monitor, dan Sport Scholars for Justice in Palestine. Laporan itu, dikutip dari The Athletic, menempatkan kebijakan FIFA dan UEFA dalam sorotan hukum pidana internasional.

Menurut pernyataan bersama para pengadu, laporan tersebut juga mewakili pesepak bola Palestina, klub-klub Palestina, pemilik tanah, serta organisasi hak asasi manusia di Palestina. Inti tuduhan diarahkan pada keterlibatan FIFA dan UEFA dalam mengakomodasi klub-klub sepak bola Israel yang berbasis di permukiman ilegal.

“FIFA dan UEFA mengizinkan klub-klub tersebut bermain di liga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Israel dan menggelar pertandingan di atas tanah yang disita,” demikian isi pernyataannya saat dilansir dari Antara, pada Jumat (20/2/2026).

Selain itu, FIFA dan UEFA dituding memberikan dukungan finansial dan struktural kepada klub-klub permukiman, termasuk klub yang pernah tampil dalam kompetisi resmi UEFA. Praktik tersebut dinilai para pengadu sebagai bentuk pembiaran sistematis terhadap aktivitas yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.

Pemerintah Israel menolak pandangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Internasional yang menyatakan seluruh permukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki melanggar hukum internasional.

Hingga berita ini diterbitkan, FIFA dan UEFA belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan komentar terkait laporan ke ICC tersebut.

Sebagai pengadilan pidana internasional yang berkedudukan di Den Haag, ICC berwenang menyelidiki individu, bukan organisasi, yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. Sehingga, pimpinan organisasi internasional tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kebijakan yang mereka ambil.

Tekanan terhadap FIFA dan UEFA sebelumnya juga datang dari Amnesty International, yang pada Oktober lalu mengirim surat terbuka agar Asosiasi Sepak Bola Israel diskors hingga klub-klub permukiman dikeluarkan dari kompetisi nasionalnya. Amnesty menegaskan bahwa sepak bola tidak dapat dilepaskan dari realitas pendudukan yang dinilai melanggar hukum internasional.

UEFA sendiri sempat mempertimbangkan pemungutan suara terkait kelanjutan partisipasi Israel dalam kompetisi Eropa pada akhir September, namun langkah itu ditunda menyusul tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Amerika Serikat.

Saar ini, Kantor Jaksa ICC akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah pengaduan tersebut memenuhi unsur hukum guna dilanjutkan ke tahap penyelidikan resmi—sebuah proses yang berpotensi membuka babak baru hubungan antara olahraga global dan hukum internasional.(ant/ris/iss)