Lika-Liku Kontroversi Tarif Trump hingga Dibatalkan Mahkamah Agung AS

Mahkamah Agung AS membatalkan kewenangan Donald Trump Presiden untuk memberlakukan tarif menggunakan kekuasaan darurat, Jumat (20/2/2026) waktu setempat.

Dalam pemungutan suara dengan hasil 6-3, mayoritas hakim agung menyebut Trump telah melampaui kewenangannya, saat memberlakukan berbagai tarif impor menyeluruh menggunakan undang-undang darurat nasional.

Berikut adalah kronologi kontroversi sampai pada keputusan hari ini, seperti dikutip dari BBC:

• 20 Januari 2025: Trump dilantik untuk masa jabatan keduanya.
• 3 Maret 2025: Trump memberlakukan tarif 25 persen untuk impor dari Kanada dan Meksiko.
• 2 April 2025: Trump mengumumkan tarif “Hari Pembebasan” yang memberlakukan tarif dasar 10 persen pada hampir setiap negara, dengan beberapa negara dikenakan tarif yang lebih tinggi.
• 9 April 2025 : Trump mengumumkan penangguhan tarif Hari Pembebasan selama 90 hari.
• 14 April 2025: Importir anggur VOS Selections, Inc dan pihak lainnya menggugat pemerintahan Trump di Pengadilan Perdagangan Internasional AS.
• 22 April 2025: Dua perusahaan – Learning Resources dan hand2mind – mengajukan gugatan di pengadilan federal, menantang legalitas tarif Hari Pembebasan.
• 28 Mei 2025: Pengadilan perdagangan AS memutuskan tarif Trump ilegal.
• 29 Mei 2025: Pengadilan Federal mengeluarkan perintah sementara yang memblokir tarif tersebut, tetapi keputusan tersebut ditangguhkan dalam proses banding.
• 9 September 2025: Mahkamah Agung menggabungkan kedua gugatan tersebut.
• 5 November 2025: Mahkamah Agung mendengarkan argumen lisan tentang tarif Trump.
• 20 Februari 2026 : Mahkamah Agung membatalkan wewenang Trump untuk memberlakukan tarif tanpa persetujuan Kongres dalam keputusan 6-3.

BACA JUGA: Mahkamah Agung AS Batalkan Sebagian Besar Kebijakan Tarif Trump

Merespons putusan tersebut, Trump marah besar dan mengkritik keras keputusan para hakim saat berbicara di Gedung Putih. Ia secara terbuka menyerang para hakim yang membatalkan kebijakannya tersebut dengan menyebut keputusan itu sebagai aib bagi bangsa.

“Keputusan ini adalah sebuah aib bagi negara kita. Para hakim dalam kelompok mayoritas ini sangat tidak patriotik dan tidak setia pada Konstitusi,” ujar Trump.

Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan melontarkan tuduhan tanpa bukti bahwa para hakim tersebut mungkin telah dipengaruhi oleh kepentingan asing.(bbc/iss)