Selat Hormuz Ditutup, Tulus Abadi Ingatkan Risiko Krisis BBM di Indonesia

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali memicu kekhawatiran terhadap ketahanan energi global. Penutupan Selat Hormuz akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi mengganggu distribusi minyak dunia, termasuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke Indonesia.

Tulus Abadi Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia menilai situasi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pasalnya, Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dan BBM dari kawasan Timur Tengah.

Menurutnya, Selat Hormuz merupakan jalur vital perdagangan energi global yang selama ini menjadi “tol laut” bagi pengiriman minyak dari negara-negara produsen di Teluk Persia ke berbagai negara di dunia.

“Penutupan Selat Hormuz menjadi early warning bagi Indonesia yang hingga kini masih bergantung pada impor BBM dan minyak mentah dari Timur Tengah, khususnya dari Saudi Arabia,” kata Tulus dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Ia menambahkan, dampak konflik tersebut tidak hanya dirasakan Indonesia, tetapi juga negara-negara besar pengimpor energi seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, China, dan India.

Di dalam negeri, isu kelangkaan BBM mulai menjadi perbincangan masyarakat. Kekhawatiran itu semakin meningkat setelah pemerintah menyebut cadangan BBM nasional diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 21 hari.

Menurut Tulus, kondisi tersebut membuat masyarakat wajar merasa cemas, terlebih menjelang arus mudik Lebaran yang biasanya memicu lonjakan konsumsi BBM hingga sekitar 30 persen.

“Publik wajar gelisah karena cadangan BBM nasional kita sangat minimalis. Ketahanan energi yang hanya sekitar 20 hari tentu sangat riskan, apalagi ketergantungan kita terhadap impor masih sangat tinggi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan cadangan energi Indonesia dibanding negara lain. Jepang misalnya memiliki cadangan BBM hingga 254 hari, Korea Selatan sekitar 208 hari, dan Amerika Serikat hingga enam bulan.

Tulus menilai pemerintah harus menyampaikan kondisi ketahanan energi secara terbuka kepada masyarakat agar publik memiliki pemahaman yang utuh mengenai situasi yang sedang terjadi.

“Pemerintah harus transparan dan jujur dalam berkomunikasi kepada publik. Jangan sampai memberikan pernyataan yang meninabobokan, misalnya menjamin harga BBM tidak akan naik tanpa melihat dinamika global,” tegasnya.

Ia menilai komunikasi yang jujur justru akan membantu meningkatkan literasi masyarakat tentang kompleksitas rantai pasok energi nasional.

“Publik perlu memahami bahwa BBM yang kita konsumsi tidak serta merta muncul dari perut bumi Indonesia, tetapi melalui proses bisnis yang panjang, rumit, dan mahal,” kata dia.

Dalam kondisi yang disebutnya sebagai situasi darurat atau force majeure, Tulus mengusulkan pemerintah menyiapkan strategi pengendalian konsumsi BBM nasional.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan harga BBM bersubsidi. Namun, jika langkah tersebut dinilai terlalu berisiko secara sosial dan politik, pemerintah bisa melakukan penyesuaian kuota konsumsi.

Saat ini, kuota pembelian BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar untuk kendaraan pribadi mencapai 60 liter per hari.

“Kuota tersebut bisa direview, misalnya menjadi 50 liter per hari. Apalagi berdasarkan survei, konsumsi rata-rata pertalite kendaraan pribadi secara nasional hanya sekitar 19,5 liter per hari,” jelasnya.

Menurut Tulus, penyesuaian kuota dinilai lebih rasional dibandingkan menaikkan harga BBM, karena dampak sosial dan ekonominya relatif lebih kecil.

“Mereview kuota pertalite bagi kendaraan pribadi, termasuk untuk taksi online, sepertinya menjadi opsi yang lebih rasional dibandingkan mereview harga BBM,” ujarnya.

Selain langkah pemerintah, Tulus juga mengingatkan masyarakat untuk mulai membangun kesadaran mengenai keterbatasan energi fosil.

Ia menekankan bahwa BBM pada akhirnya akan menjadi komoditas yang semakin mahal dan terbatas, seiring menipisnya cadangan minyak dunia dan meningkatnya tekanan terhadap krisis iklim global.

“Kesadaran publik sangat penting bahwa BBM sebagai energi fosil pada titik tertentu akan menjadi mahal dan terbatas. Karena itu pengendalian konsumsi harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(faz)