DPRD Surabaya Ingatkan Perlu Monitoring WFH Supaya Kerja ASN Pemkot Tidak Hanya Formalitas

Yona Bagus Widyatmoko Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) untuk menjamin Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya kerja secara formalitas.

“Kami pada prinsipnya mendukung kebijakan WFH setiap Jumat karena sejalan dengan kebijakan pusat, tetapi implementasinya harus benar-benar terukur dan terarah,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Menurutnya, penguatan monitoring di setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan WFH penting supaya kebijakan itu sesuai tujuan yang diharapkan.

“Program WFH ini harus dijalankan dengan sistem monitoring yang tepat oleh setiap perangkat dinas, sehingga kinerja ASN tetap terjaga dan tidak hanya formalitas saja,” katanya.

Dia menambahkan, WFH harus berdampak terhadap pengurangan konsumsi energi, khususnya bahan bakar.

“Targetnya harus jelas, salah satunya bagaimana kebijakan ini bisa benar-benar mengurangi konsumsi BBM hingga 20 persen, bukan hanya efisiensi di atas kertas,” terang Yona.

Soal rencana penggunaan transportasi publik bagi ASN, dia menilai langkah itu tidak hanya mendukung efisiensi energi sekaligus mendorong optimalisasi transportasi umum di Surabaya.

“Wacana penggunaan transportasi publik oleh ASN, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, bisa menjadi solusi untuk penghematan BBM sekaligus momentum meningkatkan penggunaan transportasi publik di Surabaya,” tuturnya lagi.

Catatannya, kualitas layanan harus memadai mulai keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu transportasi umum.

“Hal ini harus didukung dengan jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketepatan waktu layanan, sehingga ASN dan masyarakat merasa yakin untuk beralih ke transportasi publik,” tegasnya.

Terakhir, skema WFH tidak boleh mengganggu pelayanan publik sebagai kebutuhan masyarakat.

“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ini yang harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil,” tutupnya.(lta/rid)