Kemenkeu: Ekonomi Indonesia Kuat Dibanding Negara G20 Lainnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kinerja ekonomi Indonesia relatif kuat dibandingkan negara G20 dan negara berkembang lainnya. Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia ditopang pertumbuhan yang solid, inflasi rendah, serta defisit dan rasio utang yang terjaga.

Ketahanan juga diklaim didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN) sebagai shock absorber dalam melindungi daya beli masyarakat, dengan tetap menjaga disiplin fiskal di bawah batas defisit tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia akan mengoptimalkan sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta memanfaatkan peran Danantara dalam mobilisasi investasi di luar APBN.

“Kita mendorong industri hilir, memperkuat sektor manufaktur, dan meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi. Jadi ke depannya, pertumbuhan Indonesia tidak hanya akan stabil, tetapi juga akan lebih produktif dan berkelanjutan serta menjadi lebih terdiversifikasi dan tangguh,” ujar Menkeu pada seminar bertajuk ”Supporting Economic Recovery in Middle-Income Countries: Alignment of Higher Productivity and Quality Jobs Creation, Amid High Indebtedness” di Washington, DC, Amerika Serikat.

Disebutkan negara-negara berkembang seperti Indonesia memiliki kekhawatiran utama terkait ketidakseimbangan eksternal terletak pada potensi risiko, termasuk volatilitas arus modal, tekanan inflasi, dan dampak spillover dari sistem keuangan global. Perang di Timur Tengah telah menjadi ujian berat bagi ketahanan pasar negara berkembang.

Di tengah perang yang mentransmisikan guncangan melalui harga energi, biaya pengiriman, dan volatilitas mata uang ke wilayah Indonesia. Menkeu mengeklaim stabilitas makro Indonesia tetap terjaga dibandingkan dengan banyak negara lain yang menghadapi tekanan yang sama.

“Meski Indonesia mencatat arus keluar devisa sebesar USD1,8 miliar dan depresiasi rupiah, namun defisit fiskal Indonesia tetap di bawah tiga persen dan cadangan devisa tetap memadai, yang membuktikan bahwa kredibilitas makro-finansial berfungsi di saat yang paling penting, termasuk dalam memperkuat ketahanan energi,” ujarnya pada keterangan persnya, Selasa (21/4/2026).

Menkeu juga menjelaskan beberapa upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan investasi, seperti memastikan ekonomi nasional tumbuh sesuai target dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan implementasinya, untuk menciptakan perbaikan kondisi ekonomi secara berkelanjutan.

Katanya, Indonesia tengah menggeser fokus pembangunan, tidak hanya menjaga stabilitas, tapi juga menuju pertumbuhan yang lebih produktif, bernilai tambah, dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Transformasi ini didorong melalui tiga pilar utama, yaitu investasi, industrialisasi, dan produktivitas.

Kementerian Keuangan juga mengeklaim Indonesia telah menjalankan reformasi regulasi dan menegakkan pemerintahan yang bersih.

“Di tengah krisis energi yang dipicu oleh perang saat ini, pelajaran penting yang diambil adalah ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkahlangkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang diimplementasikan jauh sebelum krisis. Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa efisiensi proses dan perizinan merupakan kunci ketahanan energi,” ujarnya.

Indonesia mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan, membentuk task force de-bottlenecking, serta mengurangi hambatan dalam impor energi. Menkeu menambahkan, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun relatif meningkat, namun tetap berada dalam asumsi pemerintah. Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia untuk menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melanggar batas defisit fiskal Indonesia.(lea/ipg)