Trump Klaim Konflik dengan Iran Berakhir Seiring Tenggat UU 60 Hari Perang AS

Donald Trump Presiden Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa konflik militer dengan Iran telah berakhir seiring diberlakukannya gencatan senjata. Namun, di saat yang sama, ia justru menolak proposal perdamaian terbaru yang diajukan Teheran melalui mediator Pakistan.

Dalam surat kepada para pemimpin Kongres pada, Jumat (1/5/2026), Trump menegaskan tidak ada lagi kontak senjata sejak gencatan senjata diberlakukan.

“Permusuhan yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah berakhir,” tulis Trump seperti dikutip laporan Reuters, Sabtu (2/5/2026).

Pernyataan ini muncul tepat saat tenggat waktu 60 hari perang, berdasarkan Undang-Undang War Powers Resolution 1973 berakhir. Aturan tersebut membatasi presiden AS hanya bisa melakukan aksi militer tanpa persetujuan Kongres selama 60 hari, kecuali meminta izin tambahan atau perpanjangan 30 hari dengan alasan khusus.

Trump menilai aturan tersebut tidak berlaku dalam situasi saat ini. Ia bahkan menyebut undang-undang tersebut inkonstitusional, sebagaimana pandangan sejumlah presiden AS sebelumnya. “Kami memiliki gencatan senjata, jadi itu memberi waktu tambahan,” ujar Trump sebelum bertolak ke Florida.

Di sisi lain, kantor berita Iran IRNA melaporkan bahwa Teheran telah mengirimkan proposal terbaru untuk membuka kembali perundingan dengan AS. Namun, proposal tersebut langsung ditolak oleh Trump.

Meski mengklaim konflik telah berhenti, Trump dalam suratnya juga mengakui bahwa ancaman dari Iran masih signifikan terhadap kepentingan dan militer AS.

Langkah Trump ini pun menuai kritik dari kalangan Demokrat di Kongres. Mereka menilai tidak ada dasar hukum yang menyebut gencatan senjata bisa memperpanjang batas waktu 60 hari tanpa persetujuan legislatif.

Selain itu, keberlanjutan blokade kapal AS terhadap ekspor minyak Iran dinilai sebagai bukti bahwa konflik masih berlangsung.

“Setelah 60 hari konflik, Trump Presiden masih belum memiliki strategi atau jalan keluar dari perang yang direncanakan dengan buruk ini,” kata Senator Jeanne Shaheen dari New Hampshire.

Ia menegaskan tenggat waktu tersebut merupakan “batas hukum yang jelas” bagi presiden untuk mengambil keputusan, apakah menghentikan perang atau meminta persetujuan Kongres.

Konflik antara AS dan Iran yang berlangsung sejak akhir Februari telah memakan ribuan korban jiwa serta menyebabkan kerugian ekonomi miliaran dolar. Ketegangan ini juga mengguncang pasar global, mengganggu distribusi energi, dan mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan.

Sejumlah survei menunjukkan perang ini tidak populer di kalangan warga Amerika, terutama menjelang pemilu November mendatang yang akan menentukan komposisi Kongres.

Meski demikian, mayoritas anggota Partai Republik di DPR dan Senat tetap mendukung Trump dan menolak berbagai resolusi yang bertujuan mengakhiri konflik.

Di tengah klaim berakhirnya konflik, Trump dilaporkan telah menerima paparan terkait opsi serangan militer lanjutan untuk menekan Iran agar kembali ke meja perundingan.

Jika pertempuran kembali terjadi, pemerintah AS berpotensi memulai kembali hitungan 60 hari baru sesuai War Powers Resolution—sebuah praktik yang sebelumnya juga dilakukan oleh sejumlah presiden AS dalam konflik berskala terbatas.

Situasi ini menandakan bahwa meskipun gencatan senjata telah diumumkan, ketegangan antara Washington dan Teheran masih jauh dari kata usai. (bil/iss)