Protes Syarat Barcode Pembelian BBM, Ratusan Sopir Truk Jatim Blokade Jalan Jagir Wonokromo

Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) memblokade ruas Jalan Jagir Wonokromo Surabaya, Rabu (29/4/2026) sore.

Pantauan suarasurabaya.net, blokade itu dilakukan mulai persimpangan Stasiun Wonokromo, sampai ruas Jalan Panjang Jiwo. Massa aksi berorasi di depan Kantor Pertamina Patraniaga Jatimbalinus.

Supriyono Koordinator GSJT Jatim menyebut, unjuk rasa itu memprotes persoalan barcode sebagai syarat pembelian BBM solar subsidi milik para sopir yang sering terblokir.

“Persoalan ini sebenarnya sudah lama. Mulai 2024 kami sudah menyuarakan berkaitan soal barcode Pertamina, yang tidak ada sebabnya tahu-tahu diblokir. Sehingga, kawan-kawan tidak mampu mendapatkan solar,” ungkapnya saat diwawancarai awak media, Rabu (29/4/2026).

Demo itu mendorong penghapusan syarat barcode, karena pemblokiran itu dinilai menyulitkan sopir mendapat BBM subsidi.

Termasuk batasan kuota maksimal sopir untuk mendapat BBM, menurutnya mengganggu kinerja.

“Kalau terbatas seperti ini, kami jelas terganggu. Kami ini punya uang loh. Kami tidak mau mencuri. Kami juga mempunyai harga yang sama dengan orang-orang yang beli. Kenapa kami dipersulit? Ini kan tidak adil gitu loh,” bebernya.

Supriyono menyebut, pembelian BBM subsidi para sopir selama ini sudah mematuhi aturan, dan dia membantah adanya dugaan penimbunan.

“Tapi tuduhan Pertamina adalah ada yang namanya langsir BBM, ada mafia BBM, ada kemungkinan itu dijual kembali. Loh, kalau indikasinya masih terindikasi, kenapa kami ditindak? Sehingga apa? Kami tidak dapat bekerja. Dan ini berpengaruh pada ekonomi kami di keluarga,” ungkapnya.

Supriyono menambahkan, sopir truk dibatasi maksimal 200 liter selama 24 jam, sementara menurutnya jumlah itu kurang.

“Aslinya lebih sampai 300-400 liter karena kan kalau misalnya dari Banyuwangi ya terus kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan sedangkan batasan kami satu kali 24 jam,” ungkapnya.

Hingga hari ini, katanya, banyak sopir yang mengalami pemblokiran barcode pembelian BBM. Akibatnya, harus membeli BBM non subsidi.

“Sedangkan ongkosan hari ini kan belum ada. Standar ongkosan dari pemerintah untuk kami kan enggak ada. Kami kalau mau beli BBM non subsidi jelas upah kami berkurang. Tidak nutut lah kalau bahasanya orang Jawa,” jelasnya.

Sementara menunggu blokir dibuka, lanjut Supriyono, dalam sistem Aplikasi My Pertamina hanya perlu waktu 2-3 jam, tapi pada praktiknya butuh hingga seminggu bahkan 6 bulan.

Dia menegaskan, demonstrasi itu menuntut penghapusan kebijakan barcode sebagai syarat pembelian BBM secara nasional.

“Sehingga, kami tidak terdampak apapun. Kalau kami mau dibikin aturan, aturan yang cantik yang di mana kami tidak dirugikan sistem. Yang ketiga berkaitan soal pemenuhan BBM di luar Jawa. Karena jalur-jalur distribusi kami tidak kekurangan BBM,” tutupnya.(lta/rid)