Pimpinan DPRD Surabaya Dorong Pemkot Perkuat Pilah Sampah dari RW dengan Program Kampung Pancasila

Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota (pemkot) memperkuat praktik pilah sampah dari tingkat RW dengan program Kampung Pancasila.

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Sueabaya menyebut, persoalan sampah masih menjadi tantangan serius dengan jumlah produksi 1.000 hingga 1.500 ton per hari, pengelolaan dari hulu dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi beban tempat pembuangan sementara (TPS) maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo.

Menurutnya, sesuai fokus Kampung Pancasila yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, dan penguatan nilai gotong royong. Pada aspek lingkungan, warga telah mendapatkan edukasi untuk memilah sampah namun belum ada fasilitas pendukung.

“Pendampingan sebenarnya sudah ada. Warga diminta memilah sampah plastik, kertas maupun organik. Tetapi saya melihat masih ada kelemahan, yakni belum adanya fasilitas tempat untuk menampung sampah yang sudah dipilah,” kata Bahtiyar, Rabu (24/6/2026).

Persoalan itu jadi temuannya dalam kegiatan reses salah satunya disampaikan warga RW 1 Kelurahan Simo Mulyo yang mengaku telah mendapatkan sosialisasi mengenai pemilahan sampah, tetapi belum memperoleh fasilitas penunjang.

“Yang dikeluhkan warga bukan masalah mereka tidak mau memilah sampah. Mereka hanya tidak diberikan fasilitas untuk penampungannya. Kampung Pancasila sudah ada edukasi, tetapi fasilitas pendukungnya belum tersedia,” tuturnya.

Ia menilai pemkot perlu memberikan pembinaan yang lebih aplikatif, dengan menyediakan alat pencacah maupun sarana pengolahan lainnya agar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi.

“Jangan sampai warga hanya disuruh memilah dan mengelola sampah, tetapi tidak ada dampak ekonominya. Pemerintah kota harus memberikan edukasi, pembinaan, bahkan alat pengolahan sehingga sampah ini bisa menjadi produk yang bernilai ekonomis,” ungkapnya.

Selain itu menurutnya pemkot dapat menggandeng pihak ketiga agar hasil pengelolaan sampah masyarakat dapat terserap secara berkelanjutan.

“Ketika sudah menjadi nilai ekonomis, saya berharap sudah ada pasar yang ditunjuk. Jangan sampai mereka mencari-cari lagi. Pemerintah kota harus bekerja sama dengan pihak ketiga agar hasil pengelolaan sampah warga bisa terserap,” ujarnya.

Ia mengusulkan model pengelolaan sampah berbasis RW melalui kawasan percontohan. Setelah berhasip baru dikembangkan ke wilayah lain.

“Kita tidak bisa langsung di 1.300 RW. Bisa dimulai dari beberapa RW percontohan dulu. Kalau berhasil, bertahap bisa diperluas ke RW lainnya. Hampir 90 persen RW di Surabaya sudah memiliki sekretariat yang bisa menjadi pusat edukasi dan pendampingan,” jelasnya.

Ia juga mendorong penguatan peran aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini mendampingi program Kampung Pancasila hingga tingkat RT agar turut mendampingi warga sampai mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai jual.

Pengelolaan sampah dari kampung ini menurutnya bisa menjadi solusi sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

“Semangat kami, Kampung Pancasila ini jangan hanya menjadi gerakan edukasi. Tetapi juga menjadi gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lingkungan yang hasilnya bisa dinikmati langsung oleh warga,” tutupnya. (lta/rid)