Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda memasuki babak baru setelah seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat sepakat melanjutkan usulan ini ke tahap legislasi berikutnya.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi Komisi I DPRD Jabar bersama sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda di Bandung, Kamis, menandai respons paling konkret dari parlemen daerah setelah wacana ini sempat meredup pada 2013, 2015, dan 2020.
“Fraksi Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Kalau Gerindra dan Nasdem tadi sudah menyampaikan ikut saja,” ujar Rahmat Hidayat Djati Ketua Komisi I DPRD Jabar, seperti dilaporkan Antara, Kamis (6/3/2026).
Rahmat menjelaskan, baru kali ini seluruh perwakilan fraksi hadir lengkap dan resmi menyampaikan sikap politiknya, setelah usulan ini dibahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Langkah selanjutnya bergantung pada penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan, apakah akan melalui Panitia Khusus (Pansus) atau dikaji secara komisioner di Komisi I. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan nama ini pada akhirnya memerlukan persetujuan pemerintah pusat.
Selain soal nama provinsi, DPRD juga mendorong penguatan identitas lokal dalam penamaan kawasan perumahan, tempat wisata, gedung, hingga calon daerah otonomi baru (CDOB).
Halaman: 1 2
NOW ON AIR SSFM 100
