Belanja Pemerintah Sampai Agustus Rp1.791 Triliun, Naik 29 Persen

Realisasi belanja pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp1.791,5 triliun.

Angka tersebut tumbuh 29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan realisasi belanja tersebut terutama ditopang oleh percepatan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen.

Sementara itu, realisasi belanja non-K/L tercatat Rp879,1 triliun atau meningkat 25 persen secara tahunan.

Suahasil Nazara Menteri Keuangan mengatakan peningkatan belanja K/L mencerminkan semakin cepatnya pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pemerintah di lapangan.

“Tahun ini lebih cepat belanja kementerian dan lembaga itu. Ini berarti proyek-proyek pemerintah, aktivitas pemerintah, berjalan di lapangan tumbuh 33 persen. Ini adalah suatu kinerja yang baik,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Menurut dia, percepatan realisasi anggaran memang menjadi salah satu hal yang diharapkan pemerintah setelah alokasi belanja ditetapkan melalui APBN.

“Kita memang menginginkan kalau APBN itu sudah dibuat, alokasi kepada K/L itu sudah diberikan, maka alokasi yang diberikan itu digunakan,” ujarnya.

Suahasil menjelaskan, peningkatan realisasi belanja menunjukkan anggaran yang telah dialokasikan tidak sekadar tercatat dalam dokumen APBN, tetapi mulai diterjemahkan menjadi berbagai program, pelayanan publik, dan proyek pembangunan.

Dari total belanja K/L sebesar Rp912,4 triliun, realisasinya mencakup sejumlah komponen, mulai dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hingga belanja bantuan sosial.
Belanja pegawai tercatat tumbuh 21,7 persen.

Sementara belanja barang meningkat 67,5 persen dan belanja modal tumbuh 56,3 persen terhadap APBN 2026.

Adapun realisasi belanja bantuan sosial (bansos) tumbuh 3,4 persen. Suahasil menjelaskan, pertumbuhan bansos relatif lebih rendah karena realisasi pada tahun sebelumnya sudah berada pada level yang cukup tinggi.

“Belanja pegawai tumbuh sehat 21,7 persen, belanja barang 67,5 persen, belanja modal 56,3 persen (terhadap APBN 2026), belanja bansos tumbuh 3,4 persen karena tahun lalu memang cukup tinggi juga belanja bansos kita,” tuturnya.

Di sisi lain, belanja non-K/L yang mencapai Rp879,1 triliun digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.

Pemerintah juga telah menyalurkan pembayaran subsidi dan kompensasi sebesar Rp331,4 triliun kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero).

Suahasil mengatakan mekanisme pembayaran kompensasi kini dilakukan secara lebih rutin untuk menjaga kelancaran penyaluran kepada kedua badan usaha tersebut.

“Pembayaran kompensasi itu sekarang dilakukan bulanan, dan subsidi juga dilakukan bulanan kepada PLN dan Pertamina,” kata dia.

Dengan realisasi yang terus meningkat hingga Agustus, pemerintah menilai pelaksanaan APBN 2026 berjalan dengan ritme yang lebih cepat.

Percepatan belanja tersebut diharapkan dapat terus mendukung pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.(faz/iss)