BHS Sarankan Bongkar Muat Kapal Dipercepat untuk Urai Antrean Ketapang-Gilimanuk

Bambang Haryo Soekartono (BHS) Anggota DPR RI Fraksi Gerindra menawarkan sejumlah langkah cepat untuk mengurai antrean kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Usulan itu disampaikan saat ia mengunjungi Kantor ASDP Cabang Ketapang, Banyuwangi, Senin (28/9/2026).

Usulan utama BHS adalah dengan mempercepat proses bongkar muat kapal dari 35 menit menjadi 15 menit. Menurutnya, seluruh perusahaan pelayaran telah menyatakan kesanggupan. Jika terlaksana, jumlah trip dan kapasitas angkut diperkirakan naik sekitar 50 persen.

“Saya mengusulkan percepatan bongkar muat yang saat ini 35 menit supaya dimampatkan menjadi 15 menit, dan alhamdulillah seluruh perusahaan pelayaran menyanggupi,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (3/10/2026).

BACA JUGA: ASDP Operasikan 27 Kapal untuk Urai Antrean di Ketapang-Gilimanuk

Selain itu, BHS meminta dermaga pelengsengan di kedua sisi dioptimalkan dengan merapatkan dan memanjangkan beton pelengsengan. Di Ketapang dan Gilimanuk, kapasitas sandar masing-masing bisa naik dari tiga kapal menjadi empat sampai lima kapal. Ia berharap PT ASDP Indonesia Ferry menyelesaikannya dalam waktu tidak lebih dari satu bulan.

BHS juga mendorong revitalisasi Dermaga Bulusan milik Pemprov Jatim, termasuk menegakkan kembali tiang pancang dolphin yang rubuh. Agar tidak menunggu proses di tingkat provinsi, ia meminta pengerjaannya dipercepat oleh PT ASDP Indonesia Ferry sehingga dermaga bisa segera dipakai operasional kapal.

Ia juga berharap perbaikan Dermaga MB V Ketapang dan Dermaga II Gilimanuk selesai lebih cepat dari target awal.

BHS menjelaskan, antrean panjang bukan disebabkan kekurangan kapal, melainkan terbatasnya dermaga. Saat ini hanya sekitar 24 dari 58 kapal yang bisa beroperasi, atau sekitar 40 persen. Sebelum revitalisasi, jumlahnya sekitar 28 kapal. Perbaikan dermaga juga menurunkan kapasitas produksi sekitar 20 persen.

“Kapal yang tidak beroperasi bukan karena rusak, tetapi karena keterbatasan dermaga,” tegasnya. Ia menekankan bahwa penyediaan dermaga adalah tanggung jawab pengelola pelabuhan, yakni PT ASDP Indonesia Ferry.

BHS mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari KSOP, BPTD, GM PT ASDP Indonesia Ferry, pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, Gapasdap, Aptrindo, hingga Dishub Jatim, untuk mencari solusi bersama. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas terhambatnya penyeberangan yang berpotensi mengganggu sektor industri dan pariwisata.

Dalam jangka menengah, ia berharap pemerintah pusat dan ASDP menambah pasang dermaga baru agar kapal yang kini menganggur akibat keterbatasan dermaga bisa beroperasi optimal.(iss)