UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Pekerja Bisa Akses Aturan Lengkapnya

Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026.

Masyarakat bisa mengakses dan mengunduh dokumen tersebut melalui laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Yassierli Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, akses terhadap dokumen UU tersebut penting supaya pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja bisa memahami hak dan kewajiban dalam hubungan ketenagakerjaan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/11/2026), dilansir Antara.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri atas 313 pasal dalam 23 bab yang mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, hingga penggunaan tenaga kerja asing.

Selain itu, aturan tersebut mencakup pekerja sektor informal, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, serta pengawasan dan ketentuan pidana.

Yassierli menegaskan, pemahaman terhadap aturan tersebut harus diikuti pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja,” katanya.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui DPR dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026.

UU tersebut kemudian disahkan Prabowo Subianto Presiden RI dan diundangkan pada 28 Oktober 2026, sekaligus mulai berlaku pada tanggal yang sama.

Sementara itu, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU yang baru.(ant/bil/rid)