Yusril Ihza Mahendra Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyerahkan penjelasan mengenai temuan penyadapan ilegal terhadap Prabowo Subianto Presiden RI dan sejumlah pihak lainnya kepada penyidik Polri.
Menurutnya, kepolisian memiliki kewenangan untuk menyampaikan perkembangan teknis penyidikan kasus tersebut kepada publik.
Yusril mengatakan, penanganan perkara yang menyeret empat personel Polri itu masih berjalan. Karena itu, informasi mengenai temuan penyidik, termasuk detail teknis penyadapan, sebaiknya disampaikan langsung oleh pihak kepolisian.
“Detail-detailnya kita serahkan pada penyidik. Kalau soal teknis temuan-temuan dari penyidik, itu yang berwenang menjelaskan adalah para penyidik,” ucap Yusril saat jumpa pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Hal serupa berlaku apabila penyidik mempertimbangkan untuk membuka hasil penyadapan kepada publik agar motif para tersangka dapat diketahui.
NOW ON AIR SSFM 100

