Yusril: Gibran Tidak Bisa Buktikan Keabsahan Dokumen Pendidikannya di PTUN
Selasa, 10 November 2026 | 18:57 WIB
Saan Mustopa Wakil Ketua DPR RI menegaskan, langkah Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden yang berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji persoalan keabsahan ijazahnya tidak akan menghalangi kemungkinan bergulirnya Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.
Menurut Saan, upaya hukum yang ditempuh Gibran dan wacana pengajuan HMP oleh anggota DPR merupakan dua hal yang dapat berjalan secara bersamaan.
Dia menilai, Gibran memiliki hak untuk mencari keadilan dan membuktikan berbagai tuduhan yang selama ini dikaitkan dengan persoalan ijazahnya. Di sisi lain, anggota DPR juga memiliki hak konstitusional untuk menggunakan mekanisme HMP.
“Enggak ada masalah kalau itu. Menurut saya, kan kita juga pasti para anggota juga dasarnya putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung,” kata Saan di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Saan mengatakan, langkah Gibran untuk menguji persoalan ijazah melalui jalur pengadilan merupakan hak yang harus dihormati. Menurutnya, setiap orang berhak melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang ditujukan kepadanya.
NOW ON AIR SSFM 100
