Pemkot dan DPRD Kota Surabaya Tetapkan APBD 2027 Rp12,9 T

Pemerintah Kota (Pemkot) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kora Surabaya Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun.

Pengesahan itu melalui rapat paripurna penandatanganan persetujuan bersama antara Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya dan pimpinan DPRD Kota Surabaya, Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan struktur APBD 2027, proyeksi belanja daerah sebesar Rp12,6 triliun. Alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi Rp9,8 triliun.

Selanjutnya, belanja modal dialokasikan Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.

Sementara itu, proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp11,1 triliun dengan rincian Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.

Sedangkan penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,7 triliun. Terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sebesar Rp1,3 triliun. Adapun pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp253 miliar.

Dengan demikian, pembiayaan neto direncanakan mencapai Rp1,5 triliun, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan sebesar Rp0.

Ia menyebut, salah satu prioritas APBD 2027 adalah memperluas jangkauan bantuan sosial bagi masyarakat.

Melalui penguatan kapasitas anggaran bersama DPRD, pemkot berupaya memperluas cakupan penerima bantuan, terutama masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi.

“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” tuturnya.

Selain itu Pemkot Surabaya tetap mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan penanganan banjir.

Ia berharap penanganan berbagai titik genangan yang telah dilakukan dapat dioptimalkan sehingga persoalan banjir di Surabaya semakin berkurang pada tahun mendatang.

“Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” jelasnya..

“Yang berikutnya adalah terkait dengan tetap bagaimana kita memberikan bantuan beasiswa terkait pendidikan dan kesehatan karena pelayanan dasar kita adalah pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Di bidang kesehatan, Pemkot Surabaya berencana menata kembali pelayanan puskesmas ke kampung-kampung.

“Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal,” ujarnya.

Sementara itu, di sektor pendidikan, ia komitmen masyarakat memperoleh akses pendidikan tanpa dibebani pungutan tambahan, termasuk Lembar Kerja Siswa (LKS).

“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” tutupnya. (lta/saf/ipg)