Polri Ungkap Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Jenderal Bintang Satu

Polri mengungkap identitas sosok berinisial TK yang disebut dalam perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal. TK diketahui merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) atau jenderal bintang satu.

Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir Kadiv Humas Polri mengatakan, TK saat ini tengah menjalani pemeriksaan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

Selain pemeriksaan internal, penyidik juga mendalami keterangan TK untuk mengetahui perannya dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” kata Isir dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026), dilansir Antara.

Isir menegaskan, pemeriksaan internal maupun penyidikan pidana terus dilakukan untuk mengungkap seluruh fakta serta keterlibatan pihak-pihak terkait.

Nama TK sebelumnya disebut Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto Kapolri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Dalam pemaparannya, Kapolri mengungkap dugaan keterlibatan TK dalam rangkaian aktivitas penyadapan dan pengawasan yang dilakukan tanpa prosedur resmi.

TK diduga menerima perintah dari tersangka AS untuk melakukan pengawasan atau surveillance terhadap pihak tertentu.

Menurut Kapolri, AS yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bagian Monitoring pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah penyadapan dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kapolri saat itu.

Perintah itu kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa adanya permohonan resmi dari penyidik. AS juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada LSP sekaligus memerintahkan TK melakukan pengawasan.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Dalam kasus ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka. Keempatnya masing-masing berinisial LSP, AS, EH, dan SU.

Mereka diduga terlibat dalam tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik.

Kasus tersebut menjadi perhatian setelah terungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak, mulai dari Prabowo Subianto Presiden RI hingga kalangan mahasiswa.

Sementara itu, status TK masih dalam tahap pemeriksaan. Polri belum mengumumkan penetapan tersangka terhadap perwira tinggi berpangkat Brigjen tersebut. (ant/bil)