Kapolri Bongkar Dugaan Penyadapan Ilegal, Libatkan Jalur Atensi

Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto Kapolri membeberkan kronologi dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pihak di lingkungan Polri.

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III DPR RI, terungkap adanya dugaan perintah penyadapan tanpa prosedur resmi, penggunaan jalur internal atau jalur atensi, hingga penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Suyudi menjelaskan, perkara tersebut bermula pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Saat itu, AS (Irjen Pol Ahrie Sonta) yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa dilengkapi surat permohonan dari penyidik.

Akibatnya, sejumlah nomor telepon diduga menjadi target penyadapan tanpa melalui mekanisme yang dipersyaratkan dalam proses penegakan hukum.

“Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas kepala bagian monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik,” kata Jenderal Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Persoalan semakin mencuat pada Oktober 2026. AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang selama ini digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan. Selain itu, terdapat dugaan perintah penghapusan data hasil penyadapan pada sistem Lawful Interception Monitoring System (LIMS) dan PLX.

Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan hingga akhirnya dilaporkan ke Bareskrim Polri.

“Pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan,” ungkapnya.

Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Adapun dugaan tindak pidana yang diselidiki meliputi penyadapan, akses ilegal, dan/atau penghapusan data elektronik.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Suyudi mengungkapkan terdapat lima tahapan yang diduga menjadi modus operandi dalam perkara tersebut.

Tahapan itu meliputi perintah penyadapan, provisioning atau pemasukan nomor target ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil penyadapan kepada end user, hingga penghapusan data.

Dalam tahapan pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) melalui SU (Irjen Pol Slamet Uliandi), kemudian diteruskan kepada EH (Irjen Pol Eko Hadi Santoso) dan AS.

Perintah tersebut selanjutnya disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp tanpa disertai surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Pada tahap provisioning, Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui proses verifikasi dan filterisasi untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara pro justitia.

Berikutnya, pada tahap pelaksanaan, petugas diduga menggunakan sistem PLX untuk mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Rekaman tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi.

Hasil penyadapan selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon, SU, hingga Jenderal LSP.

Adapun tahapan terakhir adalah penghapusan data. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang kemudian dilaksanakan oleh tim TSU.

Suyudi juga mengungkapkan bahwa proses provisioning dalam perkara tersebut diduga berjalan melalui dua mekanisme, yakni jalur resmi dan jalur internal yang dikenal sebagai jalur atensi.

Jalur resmi atau jalur A dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim Tahun 2009.

Mekanisme ini diawali dengan surat permohonan dari penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan dokumen pendukung lainnya. Permohonan kemudian melewati proses verifikasi serta persetujuan secara berjenjang sebelum akhirnya dilaksanakan oleh tim TSU.

Sementara itu, jalur B atau jalur atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan.

Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah menerima perintah dari Jenderal LSP.

Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan analisis, persetujuan internal, hingga pelaksanaan provisioning oleh tim TSU.

Menurut Suyudi, kedua jalur tersebut menggunakan sarana teknis yang sama. Kondisi ini diduga membuat aktivitas penyadapan melalui jalur atensi dapat tersamarkan di antara kegiatan penyadapan resmi.

“Kedua jalur tersebut menggunakan sarana pelaksanaan teknis yang sama, sehingga aktivitas melalui jalur atensi diduga dapat tersamarkan di antara aktivitas penyadapan yang dilaksanakan melalui jalur resmi,” jelasnya.

Dalam pemaparannya, Suyudi menegaskan bahwa penyadapan di lingkungan Polri memiliki aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta mendapatkan persetujuan sesuai prosedur.

Proses provisioning hanya dapat dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Sementara itu, hasil penyadapan harus digunakan untuk kepentingan penyidikan yang sah.

Begitu pula dengan pemusnahan data hasil penyadapan yang wajib mengikuti ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam perkara ini penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa proses verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur, hingga penghapusan data elektronik.

“Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan,” tegas Suyudi.(faz/ipg)