Sabtu, 14 November 2026

Pemerintah Naikkan Anggaran Transfer ke Daerah 2026 Jadi Rp726,2 Triliun

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Suahasil Nazara Menkeu dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Foto: Antara

Pemerintah menaikkan pagu transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 menjadi Rp726,2 triliun, dari alokasi awal Rp693 triliun. Penambahan anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan daerah, termasuk penanganan bencana di Sumatera dan menjaga pelayanan publik.

Suahasil Nazara Menteri Keuangan (Menkeu)mengatakan, pemerintah menambah alokasi sebesar Rp10,6 triliun untuk penanganan bencana di Sumatera melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026. Selain itu, terdapat tambahan Rp18,9 triliun untuk memenuhi kebutuhan nonbencana di sejumlah daerah.

Melansir Antara, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Suahasil menyebut realisasi penyaluran TKD hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp653,6 triliun, sekitar 90 persen dari total pagu yang telah direvisi.

Penyaluran itu terdiri atas dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp437,8 triliun, dana transfer khusus Rp140,4 triliun, serta dana desa, dana insentif, dan dana keistimewaan sebesar Rp75,4 triliun.

Dana transfer khusus antara lain digunakan untuk mendukung operasional sekolah penerima bantuan operasional sekolah (BOS), layanan pendidikan bagi 1,04 juta siswa pendidikan kesetaraan, serta bantuan operasional bagi 5,96 juta siswa pendidikan anak usia dini (PAUD).

Anggaran itu juga dimanfaatkan untuk pembangunan 32.495 sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), penanganan jalan sepanjang 531 kilometer, pemberian tunjangan kepada 1,68 juta guru, serta revitalisasi dan perbaikan 124 rumah sakit umum daerah (RSUD).

Suahasil menjelaskan, dukungan pemerintah terhadap pembangunan daerah tidak hanya disalurkan melalui TKD, tetapi juga lewat berbagai program prioritas pemerintah pusat.

Program tersebut meliputi pembangunan irigasi, subsidi, cetak sawah, Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, preservasi jalan dan jembatan, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako, hingga Sekolah Rakyat.

“APBN dan APBD adalah satu kesatuan intervensi dari negara kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kalau melihat transfer ke daerah memang kesannya seakan-akan turun tahun 2026 ini turun dari tahun lalu 2025,” kata Suahasil.

Menurutnya, dukungan anggaran bagi daerah perlu dilihat secara menyeluruh, baik melalui TKD maupun program pemerintah pusat yang manfaatnya langsung diterima masyarakat.

Sementara untuk 2027, pemerintah merencanakan pagu TKD sebesar Rp735 triliun. Selain itu, dialokasikan Rp1.445 triliun melalui APBN untuk berbagai program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. (ant/bil/faz)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Sabtu, 14 November 2026
37o
Kurs