Hasto: PDIP Serahkan Keputusan Politik soal Calon Wapres Pengganti Gibran ke Megawati

PDI Perjuangan (PDIP) menyerahkan keputusan politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka kepada Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP.

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDIP mengatakan, partainya menghormati mekanisme konstitusi yang memberikan kewenangan kepada Prabowo Subianto Presiden RI untuk mengusulkan dua nama calon Wapres pengganti.

“Pengisian Wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto di Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Hasto seusai menghadiri puncak Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) 2026 bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Bekasi Utara.

Menurutnya, dua nama yang nantinya diusulkan Presiden diharapkan mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama kondisi ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Maka kita hormati hak prerogatif dari presiden yang telah diberikan konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai munculnya nama Puan Maharani Ketua DPR RI dan Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta dalam bursa calon wakil presiden, Hasto tidak memberikan tanggapan mengenai peluang keduanya. Dia kembali menegaskan bahwa keputusan strategis partai menjadi kewenangan Megawati.

Hasto juga menyinggung ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai asal partai politik calon wakil presiden pengganti.

“Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati,” tegasnya.

Begitu pula ketika ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo, Hasto menyebut keputusan tersebut berada di tangan ketua umum.

“Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan, ya,” katanya.

Mundurnya Gibran Jadi Momentum Koreksi Konstitusi

Selain membahas pengisian jabatan wakil presiden, Hasto menilai pengunduran diri Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi praktik ketatanegaraan dan memastikan penyelenggaraan negara tetap berlandaskan konstitusi.

“Nah, kemudian terkait dengan dinamika politik nasional saat ini, setelah mundurnya Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming, PDI Perjuangan berpendapat bahwa ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan,” ujarnya.

Hasto menekankan pentingnya supremasi hukum, etika, dan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga dapat melemahkan fondasi politik.

“Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan,” katanya.

Ketika ditanya apakah kondisi yang dialami Gibran berkaitan dengan keputusannya meninggalkan PDIP, Hasto menjelaskan bahwa partainya mengutamakan ideologi dan kedisiplinan kader.

“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” jelasnya.

Hasto juga mengingatkan bahwa PDIP sebelumnya telah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Joko Widodo Presiden ke-7 RI, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin serta ideologi partai.

“Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan,” pungkasnya. (bil)