Selasa, 17 November 2026

UMP 2027 Segera Ditetapkan, Mendagri Minta Pemda Mediasi Buruh dan Pengusaha

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Muhammad Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (ketiga kanan) dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Foto: Antara

Seluruh kepala daerah, terutama gubernur, diminta mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.

Pemerintah provinsi diminta menuntaskan penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi paling lambat 21 November 2026.

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, pemerintah pusat telah mengatur tahapan dan tenggat waktu penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.

“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan,” kata Tito dilansir dari Antara, Selasa (17/11/2026).

Untuk memastikan proses berjalan sesuai jadwal, Tito meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja agar segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta organisasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Selasa, 17 November 2026
28o
Kurs