Seluruh kepala daerah, terutama gubernur, diminta mengawal proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027.
Pemerintah provinsi diminta menuntaskan penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi paling lambat 21 November 2026.
Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengatakan, pemerintah pusat telah mengatur tahapan dan tenggat waktu penetapan upah minimum melalui koordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dewan Pengupahan, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.
“Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 (November) sudah diselesaikan,” kata Tito dilansir dari Antara, Selasa (17/11/2026).
Untuk memastikan proses berjalan sesuai jadwal, Tito meminta gubernur menginstruksikan dinas tenaga kerja agar segera berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, serta organisasi pengusaha, termasuk Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).
NOW ON AIR SSFM 100

