Sebanyak 64 pekerja di lingkungan PT Krakatau Steel, Cilegon, yang sebelumnya terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), kini mendapatkan kepastian status kerja melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Perubahan status tersebut merupakan hasil fasilitasi Komisi VI DPR RI bersama manajemen perusahaan dan perwakilan serikat buruh.
Anggia Ermarini Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui serangkaian pembahasan selama hampir satu bulan antara pihak pekerja dan manajemen perusahaan.
Menurut Anggia, sebelumnya para pekerja tersebut telah bekerja selama kurang lebih delapan tahun, tetapi tidak memiliki kejelasan status hubungan kerja. Selain itu, mereka juga menghadapi persoalan upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR), tidak mendapatkan jaminan BPJS, serta pembayaran upah lembur yang tidak sesuai.
“Mereka memang punya masalah, karena sebagian besar sudah bekerja selama delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungannya tanpa status, tidak jelas statusnya apa,” ujar Anggia usai mendampingi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bertemu dengan Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/11/2026).
NOW ON AIR SSFM 100

