Jumat, 20 November 2026

Aturan Perpajakan Berubah, Kadin Jatim Minta Pengusaha Cermati Ketentuan Baru

Laporan oleh Billy Patoppoi
Bagikan
Adik Dwi Putranto Ketua Kadin Jatim saat diwawancara awak media. Foto: Dok Akira suarasurabaya.net

Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) meminta pelaku usaha mencermati perubahan aturan perpajakan, terutama terkait tata cara pengajuan keberatan, pembetulan ketetapan pajak, serta pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.

Adik Dwi Putranto Ketua Umum Kadin Jatim mengatakan, perubahan aturan perlu segera disampaikan kepada pengusaha karena berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kewajiban pajak.

Hal itu dia sampaikan saat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I menggelar sosialisasi di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (18/11/2026).

“Kadin Jatim menyambut baik upaya Kanwil DJP Jatim I melakukan sosialisasi ini. Perpajakan selalu bersentuhan dengan pengusaha. Ketika ada perubahan, harus segera disosialisasikan karena di lapangan kami masih menemukan banyak kendala,” ujar Adik dalam keterangannya yang diterima suarasurabaya.net, Kamis (19/11/2026).

Sosialisasi tersebut membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024. Aturan yang berlaku sejak 2 Oktober 2026 itu menyempurnakan tata cara pembetulan, keberatan, pengurangan, penghapusan, dan pembatalan di bidang perpajakan.

Sementara itu, Max Darmawan Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I mengatakan, perubahan aturan itu bertujuan memperjelas prosedur dan memudahkan wajib pajak menyelesaikan kewajibannya.

Salah satu ketentuan yang dibahas ialah pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan. Sanksi itu dapat timbul, antara lain, karena keterlambatan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), keterlambatan pembayaran, pembetulan SPT, hasil pemeriksaan, atau penagihan pajak.

“Selain melalui PMK 71/2026, pemerintah juga menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 yang mengatur kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif,” katanya.

Pada skema tertentu, sanksi dapat dikurangi hingga 100 persen untuk pelaporan atau pelunasan yang dilakukan pada 8 Oktober–31 Desember 2026. Pengurangan sebesar 50 persen berlaku untuk periode 1 Januari–31 Maret 2027 dan 25 persen untuk periode 1 April–30 Juni 2027. Skema lain memberikan pengurangan 75 atau 90 persen dengan syarat tersendiri.

Max menjelaskan, besaran keringanan bergantung pada jenis sanksi, waktu pelaporan atau pelunasan, serta pemenuhan syarat yang berlaku. Syarat itu antara lain berkaitan dengan penyelesaian pokok pajak, status upaya hukum, dan pernyataan bahwa sanksi timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak.

Untuk diketahui, PMK 71/2026 juga mengubah cara pembayaran utang pajak diperhitungkan. Sebelumnya, pembayaran dialokasikan secara proporsional untuk pokok dan sanksi administratif. Kini, pembayaran diperhitungkan lebih dulu untuk melunasi pokok utang pajak.

Dalam proses keberatan, wajib pajak yang memilih menyampaikan tanggapan tertulis atas hasil penelitian dapat mengirimkannya paling lambat 10 hari kerja sejak tanggal Surat Pemberitahuan untuk Hadir dikirim. Tenggat ini berlaku bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk hadir.

Dalam sosialisasi itu, DJP juga memperkenalkan pemanfaatan Coretax DJP dan Coretax Pedia untuk mengakses informasi perpajakan, panduan pelaporan SPT Tahunan, serta simulasi pengisian laporan. (bil/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Jumat, 20 November 2026
28o
Kurs