Pemerintah baru saja mengumumkan delapan kebijakan ekonomi baru yang nilainya mencapai Rp16,2 triliun. Narasi yang dibangun adalah keseimbangan: bantuan beras untuk rakyat yang membutuhkan, program padat karya yang menyerap tenaga kerja, insentif pajak bagi sektor pariwisata, subsidi iuran bagi pengemudi dan pekerja informal, program magang untuk sarjana baru, skema KPR murah untuk pekerja, percepatan perizinan usaha lewat OSS, hingga penataan perkotaan yang menjadi percontohan di Jakarta.
Semua ini ditata dalam satu paket, seolah ingin menjawab keresahan publik bahwa pemerintah tidak tinggal diam di tengah ketidakpastian ekonomi.
Bagi jutaan keluarga penerima manfaat, 10 kg beras itu bukan sekadar angka di atas kertas, tapi kelegaan nyata di dapur mereka. Bagi ratusan ribu pekerja padat karya, ada upah yang bisa dibawa pulang di penghujung tahun. Bagi 20 ribu sarjana baru, kesempatan magang memberi harapan untuk memulai karier.
Dan bagi keluarga muda yang bermimpi punya rumah, KPR murah yang ditawarkan terasa seperti pintu kecil menuju masa depan. Kebijakan yang biasanya dingin dan teknokratis, kali ini diupayakan agar lebih menyentuh sisi manusiawi: membantu, melindungi, memberi kesempatan.
Sinyal dari Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, pun terbaca jelas. Tidak menambah defisit adalah pilihan hati-hati. Fokus pada konsumsi dan pekerjaan adalah tanda keberpihakan. Reformasi perizinan dan dukungan pembiayaan perumahan memberi pesan bahwa pemerintah tak hanya bagi-bagi permen, tetapi juga menanam vitamin untuk membangun otot ekonomi jangka menengah.
Meski begitu, arah jangka panjang masih akan lebih gamblang terlihat dalam APBN 2026. Di sanalah kita akan tahu bintang utara fiskal ini diarahkan ke mana: apakah bertumpu pada konsumsi, investasi, atau disiplin utang.
Namun kepercayaan ini pada akhirnya akan diuji pada tahap implementasi. Sebaik apa pun rancangan di atas kertas, efektivitasnya akan bergantung pada ketepatan birokrasi dalam menjalankan program.
Bantuan beras hanya berarti jika distribusinya tepat waktu dan bebas dari salah sasaran. Program magang baru berguna jika penempatannya sesuai kebutuhan dunia kerja. Padat karya hanya berdampak bila proyek cepat dimulai dan anggarannya terserap tanpa kebocoran.
Deregulasi OSS hanya hidup bila koordinasi lintas lembaga benar-benar efisien dan tidak terjebak tarik-menarik kewenangan. Singkatnya, kekuatan paket ini bukan hanya pada desain kebijakannya, melainkan pada mesin birokrasi yang mengeksekusinya.
Refocusing tanpa menambah defisit patut diapresiasi, tapi publik juga layak tahu apa yang dialihkan. Transparansi pada catatan kaki anggaran akan membuat kepercayaan kian kokoh. Karena di sinilah kepercayaan diuji: bukan hanya pada janji, melainkan pada laporan yang jujur dan konsisten.
Kita bisa percaya bahwa delapan kebijakan ini memberi manfaat nyata. Tapi percaya tanpa ukuran akan membuat kita rapuh. Karena itu, mari kita rawat kepercayaan ini dengan transparansi. Negara boleh memberi permen hari ini, tapi rakyat berhak tahu bahwa otot ekonominya ikut tumbuh untuk hari esok.
Eddy Prastyo | Editor in Chief | Suara Surabaya Media
“Ekonomi bisa manis hari ini, tapi harus kuat untuk esok.”
NOW ON AIR SSFM 100
