Pemerintah Kota/Kabupaten belum paham betul apa yang harus dikerjakan untuk memberikan masukan ke BPM Propinsi dan BKPM Pusat. Padahal ini sangat penting agar perijinan investasi berjalan sesuai target BPM Pusat.
Kondisi tersebut, BAGUS HARYO SUSENO Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur pada suarasurabaya.net, Selasa (10/07), terjadi di Jawa Timur. Ia mencontohkan kehadiran investor Rusia yang akan berinvestasi refinary (minyak) di Situbondo.
Bupati Situbondo sangat welcome, tetapi Ir HADI PRASETYO Kepala Bappeda Pemprop Jawa Timur belum paham betul apa yang harus dikerjakan dulu. Belum tahu apakah harus mengecek investornya dulu atau mempersiapkan infrastruktur yang ada di Jawa Timur.
“Seharusnya, investasi harus berjalan paralel dari pemerintah daerah daripada investor tersebut, baik dari segi perijinan, feasibility study serta finansial dan teknologi investor. Hal-hal seperti ini sering terjadi dan menyebabkan saling menunggu. Terkadang, antara daerah dan pusat terjadi tumpang tindih pula,”ujarnya.
Meski demikian, aku BAGUS, Gubernur Jawa Timur sangat mendukung investasi. Caranya, dengan memberi jalan pintas baik di tingkat dua Pemkot/Pemkab dan dinas di tingkat I mengerjakan atau menerima investor dan dikawal langsung pejabat yang bersangkutan. Misalnya, investor yang akan membangun pabrik gula di Banyuwangi.
Berdasarkan data, Banyuwangi adalah lumbung beras nasional. Dengan adanya pabrik gula di Banyuwangi dikuatirkan bisa mengubah peruntukan dari tanaman padi ke tebu.
“Melihat hal ini Gubernur perintahkan Dinas Kehutanan dan Perhutani di Banyuwangi kalau ada lahan kosong yang cocok digunakan sebagai lahan tebu. Sedangkan Dinas Perkebunan bersinergi menyiapkan lahan baru. Dampaknya, investasi pabrik gula di Banyuwangi terlaksana, membuka lapanga kerja baru dan mengurangi pengangguran,”paparnya.
Mengenai UU no.25/2007, BAGUS menilai, sangat membantu mewujudkan iklim investasi yang kondusif. UU tersebut ada yang mengacu pada Cina seperti adanya Hak Guna Usaha (HGU) 95 tahun. Ini sangat membantu mengingat perpanjangan ijin HGU tidak mudah. Berikut penjelasan BAGUS, {clip*1}.
Sedangkan equal treatment yang dilakukan pemerintah, tambah BAGUS, untuk mensinergikan pengusaha lokal dan luar bersama-sama membangun perekonomian Indonesia. Di Jawa Timur sendiri, sudah banyak pengusaha yang mindset-nya berubah dan profesional.
“Dengan equal treatment, siapapun pengusaha yang datang ke Jawa Timur dan tidak melibatkan pengusaha lokal, pasti ketinggalan informasi. Dengan melibatkan pengusaha lokal, akan terjadi transfer teknologi, pengetahuan dan pengusaha lokal akan dipercaya perbankan dari luar negeri,”pungkasnya. (tin)
NOW ON AIR SSFM 100
