Rabu, 1 Februari 2023

Ekonom Minta Pemerintah Soroti Ketahanan Pangan dan Utang untuk Hadapi Ancaman Resesi 

Laporan oleh Dhafintya Noorca
Bagikan
Ilustrasi peti kemas yang akan diekspor. Foto: Kemenkeu

Baru-baru ini Bloomberg merilis survei yang menunjukkan posisi Indonesia di peringkat ke-14 dari 15 negara yang terancam resesi.

Indonesia terancam resesi dengan probabilitas sebesar 3 persen, sementara di urutan pertama diduduki oleh Sri Lanka mencapai 85 persen. Meskipun kemungkinan resesi Indonesia kecil, namun kondisi ekonomi sekarang ini tetap patut diwaspadai.

Menanggapi kondisi perekonomian Indonesia saat ini, Dr Imron Mawardi SP MSi Pakar Ekonomi dari Unair menyarankan dua hal kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dua hal tersebut berkaitan dengan ketahanan pangan dan keputusan dalam peminjaman utang.

Dari sisi ketahanan pangan, tidak dapat dipungkiri jika resesi benar terjadi maka dampaknya ialah masyarakat sulit untuk menjangkau kebutuhan pokok seperti pangan dan energi. Sulitnya memperoleh barang-barang kebutuhan dipengaruhi ketersediaan yang minim dengan tren harga yang melambung tinggi.

Menurut Imron, kondisi ini dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan transportasi massal demi menghemat cadangan energi dan menambah buffer atau cadangan untuk pangan.

“Saya kira yang harus diwaspadai oleh pemerintah ke depan ialah pangan dan energi. Itu yang harus diperhatikan. Karena di masa mendatang ada peningkatan kebutuhan pangan dan energi yang besar, sementara produksi energi dan pangan itu boleh dikatakan stuck begitu ya. Artinya sulit untuk ditingkatkan yang signifikan,” ujar Imron dalam keterangan yang dikutip Sabtu (23/7/2022).

Kebijakan pemerintah, sambung Imron, dalam mengantisipasi kenaikan harga energi bisa dilakukan dengan cara meningkatkan produksi energi alternatif seperti tenaga surya atau meningkatkan transportasi massal untuk menurunkan penggunaan BBM pada kendaraan pribadi. Hal itu yang masih mungkin dilakukan, karena selama ini Indonesia masih menjadi net importir energi.

Kemudian, lanjut Imron, kenaikan tren harga dari pangan dunia perlu dicarikan solusi dengan cara menambah buffer atau memperkuat ketahanan pangan sebelum terjadinya krisis. Hal itu penting dilakukan mengingat Indonesia masih cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia.

“Ada tren bahwa pangan dunia akan naik, sementara kita cukup tergantung dengan beberapa produk pangan dunia seperti kedelai, jagung, kemudian produksi pangan yang lain yang trennya itu juga akan meningkat kedepan. Sehingga ini juga harus diantisipasi dengan pemerintah dengan membentuk buffer yang kuat di sana termasuk juga padi,” terangnya.

Kemudian dalam sisi keputusan peminjaman utang, pemerintah harus mempertimbangkan betul keputusan sebelum berutang.

Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAIR itu menyebut, kemampuan dalam membayarkan utang bukan ditentukan dari rasio uang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi ditentukan dari tax ratio. Sehingga dalam berhutang, seharusnya utang yang produktif yang betul-betul bisa memiliki dampak multiplier terhadap perekonomian.

“Pemerintah harus memperhitungkan bahwa kemampuan membayar utang pemerintah itu terletak pada tax ratio di mana tax ratio kita itu kan hanya sekitar 9 persen dari PDB artinya per 1.000 PDB itu hanya bisa menghasilkan 90 pajak,” ucap Imron.

“Berkaca ke Eropa yang memiliki tax ratio di atas 30 persen, artinya jika utang mereka setara dengan 60 persen dari PDB maka utang tersebut akan lunas dalam waktu dua tahun. Tetapi kalau utang Indonesia 40 persen dari PDB maka mencapai 4 tahun dari perolehan pajak untuk dapat melunaskan utang tersebut,” imbuhnya.(dfn/ipg)

Berita Terkait