Kamis, 2 Februari 2023

Pemerintah Tekankan Kolaborasi Pendidikan dan Industri untuk Memenuhi Kebutuhan SDM Digital

Laporan oleh Farid Kusuma
Bagikan
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Leaders’ Offsite Meeting (LOM) triwulan III-2022 di Semarang, Jawa Tengah pada 13-14 Oktober 2022. Foto: Antara

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian mengatakan, Indonesia membutuhkan jutaan tenaga kerja bidang digital.

Menurutnya, tumbuh suburnya ekosistem digital di Tanah Air membuka peluang bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkarya dan bersaing dengan SDM global.

Mengakselerasi ekonomi digital, kata Airlangga, sudah sepatutnya dilakukan karena kondisi perekonomian nasional sedang membaik. Selain itu, Indonesia punya keuntungan bonus demografi yang diperkirakan terjadi hingga 2035.

Dengan nilai ekonomi digital kawasan ASEAN yang diproyeksikan mencapai 330 miliar Dollar AS pada tahun 2025, Indonesia harus ikut mengambil peluang termasuk dengan mempersiapkan SDM yang terampil.

“Indonesia butuh sekitar sembilan juta tenaga kerja dalam 15 tahun ke depan. Itu artinya harus ada 600 ribu tenaga kerja setiap tahun. Itu tugas KADIN dalam mengakselerasikan pendidikan agar anak-anak muda kita bisa menguasai teknologi dan digitalisasi,” ujarnya di Jakarta, Minggu (4/12/2022).

Dia melanjutkan, program vokasi yang diterapkan Pemerintah sebagai salah satu cara menyiapkan tenaga kerja digital. Pemerintah memiliki program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing angkatan kerja dan mengurangi angka pengangguran.

Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar menambahkan, upaya penyiapan talenta digital yang didorong melalui investasi di bidang pendidikan dimulai dengan kehadiran Apple Academy di Indonesia.

Selain itu, IBM juga telah berencana mendirikan Hybrid Cloud Academy di Batam. Di sisi lain, pembangunan data center yang merupakan infrastruktur digital yang paling penting dalam jangka pendek juga tengah dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa Digital Park.

Sementara itu, Nailul Huda Ekonom INDEF menilai, sekarang masih terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dengan penawaran digital talent.

“Jadi, memang masih terjadi gap permintaan dan penawaran digital talent. Bahkan ada survei yang mengatakan 60 persen perusahaan teknologi finansial mengaku susah mendapatkan digital talent di bidang data programming dan analisis data,” ucapnya, Senin (5/12/2022).

Untuk menyiasati itu, perusahaan berbasis digital teknologi malah merekrut pekerja asing untuk dua posisi tersebut.

“Makanya, butuh integrasi pendidikan kita dengan kebutuhan teknologi. Itu yang sampai saat ini belum ketemu,” sebutnya.

Di tempat terpisah, Muhammad Hanri Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengungkapkan, akselerasi ekonomi digital menjadi keharusan kalau UMKM ingin naik kelas.

Begitu UMKM mampu mengadopsi digitalisasi, maka akan terbuka peluang untuk lebih berkembang.

“Saya setuju kalau adopsi digitalisasi, baik tata kelola usaha, pemasaran, sampai pembayaran, tidak bisa dielakkan dan jadi bagian penting kalau UMKM mau naik kelas. Mereka bisa dapat vendor yang lebih luas, tata kelola usaha yang lebih efisien, dan bisa memasarkan produknya dengan lebih luas lagi,” katanya.

Walau begitu, potensi besar dari UMKM yang terdigitalisasi juga beriringan dengan tantangan berat.

Sehingga, aarana dan prasarana digital harus segera disiapkan untuk mengakselerasi ekonomi digital yang mampu membuat UMKM naik kelas. Para pelaku UMKM juga bisa lebih cepat mengadopsi dan beradaptasi dengan iklim digital.

“Tentunya hal itu bukan tanpa konsekuensi. Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang mendukung seperti jaringan internet, support device yang dibutuhkan, hingga capacity building bagi para pelaku supaya bisa teradopsi dengan baik,” tambahnya.

Selain itu, Hanri mendorong Pemerintah membuat kebijakan yang mampu memperkuat sisi permintaan, serta menarik publik masuk dalam ekosistem ekonomi digital.

Di sisi lain, Pemerintah juga harus memperhatikan keberadaan dan kelayakan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan, pengiriman barang, ataupun bandara.

Demand side juga harus diperkuat. Pelanggan juga harus mulai bergerak mengadopsi digitalisasi seperti pembelian, pembayaran, supaya environment-nya juga terbentuk,” ungkapnya.

Hanri melanjutkan, Indonesia memang masih mengalami ketimpangan penguasaan teknologi dengan negara-negara Barat.

Padahal, kalau Indonesia mampu memaksimalkan dan mengupayakan aspek tersebut, maka UMKM akan lebih terfasilitasi naik kelas.(rid)

Berita Terkait