Zulhas: Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan untuk Tekan Harga

Zulkifli Hasan Menteri Perdagangan (Mendag) menuturkan percepatan penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg selama tiga bulan berturut-turut untuk menekan harga beras di pasar.

Hal itu disampaikannya usai mendampingi Jokowi Presiden meninjau persediaan dan membagikan beras di Gudang Bulog Sunter Timur II Kelapa Gading, Jakarta, Senin (11/9/2023).

“Ya ini dipercepat, seharusnya bulan Oktober. Tujuannya agar harga beras ini mudah-mudahan bisa turun,” kata Zulhas sapaanya akrabnya seperti dikutip Antara.

Zulhas menambahkan proses pembagian bantuan pangan masih akan berlanjut hingga bulan November 2023 mendatang. Sedangkan untuk berapa jumlah beras yang akan dibagikan, semua akan diberikan sesuai perintah presiden.

“Jadi perintah Presiden, beberapa pun digelontorkan,” ujarnya.

Mendag sebelumnya mengatakan pemerintah percepatan penyaluran bantuan beras kepada 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dilakukan pemerintah di tengah harga beras yang saat ini dinilai masih tinggi.

“Terkait harga yang masih naik, untuk menekan harga, pemerintah dalam hal ini Jokowi Presiden berkomitmen akan membagikan beras gratis sebanyak 10 kg kepada 21,3 juta rakyat,” ucapnya.

Adapun Presiden turut memberikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di kawasan gudang Bulog dan juga didampingi Erick Thohir Menteri BUMN, Budi Waseso Kepala Bulog, Arief Prasetyo Adi Kepala Bapanas, dan Pratikno Mensesneg.

Kepala Bapanas mengatakan, stok beras yang saat ini mencapai 1.6 juta ton secured di Bulog selain digunakan untuk penyaluran bantuan pangan juga untuk langkah intervensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sampai saat ini, total penyaluran baik untuk bantuan pangan maupun untuk SPHP mencapai 1,45 juta ton.

“Kita apresiasi terhadap kerja keras Bulog yang pada tahun ini telah berhasil menyiapkan dan mengelola CBP dengan stok secured mencapai 1,6 juta ton dan nantinya masih akan ada stok masuk sebanyak 400 ribu ton. Dalam kondisi apapun, kita harus punya stok CBP yang mumpuni dan untuk pemenuhan stok tersebut, prioritasnya berasal dari ketersediaan produksi dalam negeri” ujar Arief. (ant/bil/ipg)