Hipmi: Skema B2B Impor BBM Bukan Solusi Permanen, Indonesia Butuh Kilang Baru

Anggawira Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), menilai skema antarbisnis (B2B) dalam pengadaan impor bahan bakar minyak (BBM) bisa menjadi solusi sementara untuk mengatasi kelangkaan BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta.

“Saya berpandangan bahwa kebijakan skema B2B impor BBM harus dilihat sebagai jembatan sementara, bukan solusi permanen,” kata Angga dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (19/9/2025) yang dilansir Antara.

Menurutnya, langkah pemerintah melalui Bahlil Lahadalia Menteri ESDM yang memberlakukan mekanisme impor BBM skema B2B melalui PT Pertamina Patra Niaga sudah tepat dan mendesak.

Konsumsi BBM nasional pada 2024 mencapai 1,3 juta barel per hari, dengan bensin menyumbang 870 ribu barel per hari. Namun, produksi domestik baru bisa menutup 30-35 persen kebutuhan, sementara sisanya masih impor.

“Tanpa langkah darurat, stok jelas akan kritis,” tegasnya.

Angga menilai kebijakan ini tidak menimbulkan monopoli, melainkan membuka ruang kolaborasi antara Pertamina dan badan usaha swasta.

Ia menyebut Pertamina telah dua kali bertemu dengan badan usaha untuk menyepakati mekanisme harga terbuka (open book) serta pengawasan kualitas melalui surveyor independen. “Dengan demikian, konsumen tetap punya pilihan merek BBM dan fairness pasar tetap dijaga,” ujarnya.

Ia juga memaparkan sejumlah langkah agar fairness pasar tetap terjaga, antara lain:

• Kuota berbasis data historis, kapasitas tangki, dan lokasi SPBU.
• Audit independen BPH Migas bersama lembaga eksternal yang dipublikasikan rutin.
• Skema multivendor impor, dengan swasta difasilitasi memilih pemasok global sesuai standar Ditjen Migas.
• Diversifikasi energi melalui biofuel (E20–30, B40) dan infrastruktur EV charging.
• Digitalisasi distribusi agar mutu, harga, dan volume BBM dapat dipantau real-time di semua SPBU.

Meski demikian, Angga menekankan solusi jangka panjang tetap berada pada pembangunan kilang baru. “Tanpa kilang baru, impor bensin akan bertahan di kisaran 350-450 ribu barel per hari hingga 2030,” katanya.

Ia mencontohkan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur yang ditargetkan beroperasi penuh akhir 2025.

Proyek ini menambah kapasitas kilang nasional 360 ribu barel per hari dengan unit RFCC yang menghasilkan 90 ribu barel per hari. “Proyek RDMP ini dapat menekan impor bensin hingga 20 persen,” jelasnya.

Selain kilang, substitusi energi lewat program biofuel dan elektrifikasi transportasi juga penting. Menurutnya, program E20-30 dan B35-40 bisa mengurangi impor 5-7 juta kiloliter per tahun, sementara elektrifikasi transportasi bisa menekan permintaan bensin 10-15 ribu barel per hari.

Tidak kalah penting, lanjut Angga, target 1 juta barel minyak per hari dan 12 BSCFD gas pada 2030 harus dikejar lewat insentif eksplorasi, enhanced oil recovery, dan perbaikan iklim investasi.

Angga menegaskan, kebijakan impor BBM skema B2B ini penting untuk menjaga stok tetap aman sambil memberi waktu memperkuat produksi domestik, mempercepat pembangunan kilang, dan memperluas substitusi energi.

“Pemerintah tentunya menjamin stok BBM tetap aman dan masyarakat terlindungi, sambil memberi waktu untuk memperkuat produksi domestik, mempercepat pembangunan kilang, dan memperluas substitusi energi,” tegasnya.

Dengan prinsip transparansi, fairness, dan kolaborasi, ia optimistis kebijakan ini dapat menjadi jalan keluar sementara menuju agenda besar kemandirian energi nasional.

“Energi adalah urat nadi ekonomi, dan kolaborasi antara negara, BUMN, dan swasta adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (ant/bil/ipg)