Pemerintah Alokasikan Total Rp244 Triliun untuk Kesehatan Rakyat di RAPBN 2026

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp244 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 untuk sektor kesehatan. Anggaran tersebut setara dengan 6,4 persen dari RAPBN 2026 dan difokuskan untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Prabowo Subianto Presiden saat membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025) menegaskan bahwa anggaran kesehatan difokuskan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

“Pemerintah menanggung sepenuhnya biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa masyarakat miskin dan rentan,” ujarnya seperti dilaporkan Antara.

Anggaran kesehataan dipusatkan untuk memperkuat efektivitas dan memperluas akses layanan asuransi kesehatan dengan program jaminan kesehatan nasional.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 15 Agustus 2025, alokasi terbesar digunakan untuk layanan kesehatan sebesar Rp123,3 triliun. Rinciannya, Rp69 triliun untuk bantuan iuran jaminan kesehatan, Rp24,7 triliun untuk makanan bergizi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita, Rp8,7 triliun untuk imunisasi serta pengadaan obat, dan Rp2,6 triliun untuk layanan cek kesehatan gratis.

Selain itu, Rp82,1 triliun dialokasikan untuk sarana prasarana kesehatan, antara lain revitalisasi rumah sakit daerah Rp2,7 triliun, bantuan kesehatan dan keluarga berencana Rp16,3 triliun, dana alokasi umum layanan kesehatan Rp41,7 triliun, serta layanan rumah sakit Kemenhan dan Polri Rp10,9 triliun. Sementara itu, operasional lainnya mendapat alokasi Rp38,6 triliun.

Fokus pemerintah pada kesehatan 2026 mencakup penekanan angka stunting melalui peningkatan gizi ibu hamil, menyusui, dan balita, perluasan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, serta pencegahan dini agar penyakit tidak berkembang lebih parah.

Kementerian Kesehatan mencatat, prevalensi stunting menurun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024. Pemanfaatan akses kesehatan melalui JKN juga meningkat, dari 606,7 juta pada 2023 menjadi 673,9 juta pada 2024. Selain itu, jumlah kabupaten/kota sehat naik dari 382 daerah pada 2023 menjadi 422 daerah pada 2024.(ant/iss)