Sebagai solusinya, Pemprov Jatim akan mencontoh skema yang diterapkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Yang mana pemprov bakal memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di luar TPG selama 14 bulan sesuai kemampuan kas daerah.
”Kebijakan TPG dari pusat hanya mengcover 12 bulan. Untuk mengganti gaji ke-13 dan ke-14 TPG, kita gunakan skema TPP selama 14 bulan. Pemprov tetap memberikan perhatian, meski disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada,” tuturnya.
Skema TPP guru tersebut dirancang melalui alokasi penataan ulang perangkat belanja yang sudah berjalan, tanpa mengambil dana dari sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
Sementara itu, Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mengatakan, fokus belanja daerah pada APBD 2027 dialokasikan secara khusus untuk meningkatkan sektor infrastruktur.
Sektor yang menjadi perhatian adalah peningkatan kemantapan jalan dan jembatan di berbagai daerah. Selain itu, APBD 2027 juga dialokasikan untuk menangani kebutuhan rumah tidak layak huni (RTLH)
”Untuk infrastruktur yang 2027, kita untuk meningkatkan kemantapan jalan, jembatan, dan juga satu hal lagi terkait dengan bagaimana kebutuhan rumah sebagai rumah tidak layak huni untuk meningkatkan indikator dari kemiskinan dari sektor rumahnya,” jelas Adhy.(wld/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100

