Bank Dunia Sebut 64 Persen Penduduk Indonesia Miskin, Ekonom: Standarnya Berbeda

Polemik soal angka kemiskinan Indonesia mencuat setelah Bank Dunia memperkirakan lebih dari 64 persen penduduk Indonesia pada 2026 hidup di bawah garis kemiskinan 8,30 dolar AS per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

Angka tersebut jauh di atas tingkat kemiskinan nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), yakni 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta orang per Maret 2026.

Meski selisihnya terlihat sangat lebar, kedua angka itu tidak dapat dibandingkan secara langsung karena menggunakan standar dan tujuan pengukuran yang berbeda.

Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan kesejahteraan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan daya beli, sementara BPS mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Indonesia.

Perbedaan metode tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai apakah standar kemiskinan Indonesia saat ini masih cukup merepresentasikan kondisi kehidupan masyarakat.

Merespons hal tersebut, Piter Abdullah Redjalam ekonom dari Prasasti Center for Policy Studies menilai perbedaan itu perlu dipahami berdasarkan standar pengukuran yang digunakan.

Menurutnya, garis kemiskinan Bank Dunia memang memiliki standar yang relatif lebih tinggi jika diterapkan untuk melihat kondisi masyarakat Indonesia.

“Standar hidup kan berbeda-beda juga. Mungkin cara kita melihatnya berbeda dengan cara melihat mereka,” kata Piter dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (9/9/2026).

Ia menjelaskan, Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan internasional untuk membandingkan kondisi kesejahteraan antarnegara.

Sementara itu, kondisi kehidupan masyarakat Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang tidak seluruhnya tercermin dalam pendapatan berbentuk uang.

Piter mencontohkan masyarakat di perdesaan yang masih memenuhi sebagian kebutuhan hidup dari hasil kebun atau sawah sendiri.

“Di desa itu banyak masyarakat kita yang seperti itu. Yang kemudian mungkin dalam sehari dia enggak punya penerimaan apa-apa, enggak ada penghasilan apa-apa, tapi bukan berarti dia enggak makan,” ujarnya.

Menurut Piter, masyarakat yang memiliki beras dari sawah sendiri atau sayuran dan buah-buahan dari kebun secara statistik dapat terlihat tidak memiliki pendapatan yang cukup. Namun, jika pengukuran dilakukan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi, kondisi ekonominya dapat terlihat berbeda.

“Kalau kita menggunakan pendekatan expenditure, pendekatan belanja, apa yang dia makan sehari, pendapatannya jauh lebih tinggi sebenarnya,” katanya.

Meski demikian, Piter menilai perbedaan standar tersebut juga perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi ukuran kemiskinan di Indonesia. Ia menilai standar nasional harus mampu merefleksikan kondisi kehidupan masyarakat secara lebih akurat.

Menurutnya, persoalan serupa terlihat dalam polemik mengenai pembagian desil masyarakat. Sebagian masyarakat merasa kondisi mereka belum sepenuhnya terwakili oleh angka statistik yang digunakan pemerintah.

“Saya kira tetap harus ada evaluasi,” ujarnya.

Piter juga tidak sepakat jika angka kemiskinan berdasarkan standar Bank Dunia langsung diartikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia berada dalam kondisi miskin.

“Saya tidak sependapat juga kalau 120 juta di bawah kemiskinan. Kalau itu yang terjadi, saya kira kita sudah enggak bisa tidur nyenyak lagi,” kata Piter.

Ia menilai penggunaan garis kemiskinan Bank Dunia yang lebih tinggi perlu ditempatkan dalam konteks perbedaan standar hidup antarnegara.

Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan bahwa garis kemiskinan nasional saat ini terlalu rendah sehingga sebagian masyarakat yang secara ekonomi rentan tidak tercatat sebagai penduduk miskin.

Piter mengatakan perbedaan tersebut penting sebagai bahan evaluasi, terutama untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyasar kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Terkait upaya pemerintah menekan kemiskinan, Piter menilai berbagai kebijakan yang dilakukan sejauh ini sudah cukup baik, meski pelaksanaannya masih menghadapi persoalan data.

“Programnya sudah benar. Ada bantuan sosial, ada macam-macam. Tetapi kalau bantuan itu bagus, tidak tepat sasaran, ya menjadi enggak efektif,” ujarnya.

Menurut Piter, kualitas basis data menjadi persoalan penting dalam memastikan stimulus dan bantuan pemerintah tepat sasaran. Ia menilai sistem pendataan kependudukan masih perlu dievaluasi agar semakin mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara aktual.

Ia juga mengimbau masyarakat tidak takut ketika diminta memberikan informasi dalam pendataan sosial ekonomi.

“Kita didata untuk dibantu, bukan untuk dipajakin. Karena orang miskin itu bebas pajak,” kata Piter.

Piter juga menilai penurunan daya beli masyarakat dalam beberapa tahun terakhir merupakan fenomena nyata, terutama pada kelompok masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menilai fenomena seperti penggunaan paylater atau ramainya pusat perbelanjaan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menyimpulkan bahwa daya beli masyarakat masih kuat.

Menurutnya, tren PHK dan perlambatan sektor industri berpengaruh langsung terhadap pendapatan masyarakat. Ketika pendapatan terganggu, kemampuan masyarakat untuk berbelanja juga ikut tertekan.

“Kalau orang PHK itu pasti dia akan mengalami permasalahan di penerimaan pendapatannya. Kalau pendapatannya terganggu, otomatis daya belinya terganggu,” ujarnya.

Piter menambahkan, penggunaan paylater juga tidak selalu menunjukkan seseorang mengalami kesulitan ekonomi. Bagi sebagian masyarakat, paylater merupakan fasilitas untuk menunda pembayaran, sebagaimana penggunaan kartu kredit.

Namun, ia mengakui terdapat kelompok masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut karena tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya.

Meski mengingatkan pemerintah agar waspada terhadap kondisi ekonomi, Piter meminta berbagai laporan mengenai kemiskinan tidak menjadi alasan untuk membuat masyarakat pesimistis terhadap perekonomian Indonesia.

Menurutnya, kondisi ekonomi seharusnya dilihat dari aktivitas masyarakat sehari-hari, bukan hanya dari satu indikator atau angka tertentu.

“Perekonomian itu ada di sekitar kita,” katanya.

Ia mencontohkan aktivitas di warung dan tempat makan yang masih menunjukkan adanya kegiatan konsumsi masyarakat. Bahkan, menurut Piter, sejumlah tempat yang tergolong mahal juga masih dipenuhi pengunjung.

“Artinya kalau kita terlepas dari angkanya, kita memang mengalami, semua ekonom mengakui perekonomian kita ini tetap tumbuh,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Piter saat menanggapi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 yang tercatat 5,29 persen.

Menurut dia, perdebatan mengenai angka pertumbuhan tetap ada. Namun, sebagian besar proyeksi sebelumnya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,9 hingga 5 persen.

Karena itu, Piter menilai pertumbuhan ekonomi tetap perlu dilihat secara proporsional. Bahkan jika menggunakan angka konservatif 4,9 persen, ekonomi Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan positif.

“Enggak ada ekonom satu pun yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu nyungsep, tumbuh negatif. Enggak ada. Artinya kalau kita terlepas dari angkanya, kita memang mengalami, semua ekonom mengakui perekonomian kita ini tetap tumbuh,” katanya. (saf/ipg)