BGN Larang SPPG Bergantung pada Satu Pemasok, UMKM dan Petani Harus Dilibatkan

Nanik Sudaryati Deyang Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyediaan bahan baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak boleh bergantung pada satu pemasok.

“Bahan baku pangan SPPG tidak boleh hanya berasal dari satu, dua, atau tiga pemasok saja. Apalagi supplier (pemasok) itu hanya sekadar perpanjangan tangan mitra SPPG,” kata Nanik seperti dilansir Antara di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

SPPG harus melibatkan kelompok tani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM sekitar sebagai pasokan bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDes,” ujarnya.

Hal ini disampaikan Nanik dalam rapat koordinasi bersama kepala SPPG, pengawas keuangan, dan pengawas gizi  wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur.

Nanik menekankan, SPPG harus menggunakan minimal 15 pemasok bahan baku pangan. Lalu wajib menggunakan produk UMKM dan bahan baku pangan dari para petani, peternak, dan nelayan kecil, koperasi, serta warga di sekitar dapur MBG.

Tujuannya untuk memperkaya variasi menu dan meningkatkan ekonomi lokal.

Menindaklanjuti laporan adanya dominasi mitra dalam pasokan, Nanik memerintahkan koordinator wilayah Surabaya dan Sidoarjo mengecek seluruh SPPG.

“Cek langsung ke SPPG-SPPG itu, berapa jumlah supplier yang digunakan untuk memasok bahan baku. Tidak boleh terjadi monopoli oleh mitra/yayasan,” imbuhnya.

Data jumlah pemasok juga diminta dilaporkan dalam sepekan ke depan. BGN akan menindak mitra yang menguasai pasokan secara tidak wajar, melalui Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan.

“Kalau ada yang masih mendominasi dan hanya punya 1 sampai 3 mitra, akan saya suspend (hentikan sementara),” pungkas Nanik.(ant/lea/ham)