BPDP Sebut dari Hasil Uji Coba, B50 Penuhi Standar Kualitas

Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyampaikan hasil uji coba terhadap bahan bakar nabati biodisel 50 persen campuran minyak sawit (B50) menunjukkan kualitas yang memenuhi standar kadar air.

Zuhdi Eka Nurrakhman Kepala Divisi Penyaluran Dana Bahan Bakar Nabati BPDP mengatakan pemerintah menargetkan implementasi serentak B50 secara nasional pada 1 Juli 2026, setelah selesai uji coba dilakukan pada beberapa moda transportasi sejak akhir 2025.

Melansir Antara, pada progresnya, di sektor otomotif telah uji jalan kendaraan berat (40.000 kilometer) selesai dengan hasil stabil, sedangkan untuk kendaraan ringan selesai Mei 2026, sementara sektor lain, tengah diuji stabilitas penyimpanan angkutan laut yang direncanakan pada Mei 2026 dan uji kereta api selesai Oktober 2026.

“Dari hasil uji coba, 99,88 persen kualitasnya sampel memenuhi standar kadar air, maksimal 320 ppm,” katanya.

Zuhdi juga meyebut upaya yang dilakukan pemerintah berhasil secara konsisten dalam mempertahankan program mandatori biodisel saat gejolak harga minyak dunia.

Bahkan 2023 telah diimpelementasikan B35 dengan realisasi penyaluran sebanyak 13,14 juta kiloliter (KL) pada 2024, sedangkan penyaluran B40 pada 2025 mencapai 14,7 juta KL.

Namun, dalam penerapan B50, ada sejumlah tantangan seperti kapasitas produksi masih terbatas, infrastruktur perlu diupgrade, terutama kapasitas dermaga, pengangkutan, dan tangki penyimpanan.

Kemudian ada disparitas harga bahan bakar nabati (BBN) dan bahan bakar minyak (BBM) dalam kondisi normal yang mengakibatkan pembiayaan insentif biodiesel sangat besar.

Lalu dalam kondisi geopolitik saat ini, implementasi B50 pada semester II 2026 mengakibatkan pembiayaan BPDP defisit. Hitungannya, harga minyak dunia berada di bawah 100 dolar AS/barel dengan asumsi harga BBN tetap.

Sedangkan dalam kondisi normal (jika tak ada perang), implementasi B50 mengakibatkan defisit pembiayaan BPDP karena selisih harga indeks pasar (HIP) Biodiesel dan HIP solar memiliki tren meningkat seiring peningkatan kadar campuran biodiesel. Padahal pendapatan BPDP hanya ditopang dari Pajak Ekspor (PE).

“Hasil kajian menunjukkan untuk membiayai program B50 pada kondisi normal dibutuhkan sumber pembiayaan dari PE dengan tarif 23,8 persen, sementara tarif PE eksisting sebesar 12,5 persen,” ujarnya.

Dari berbagai permasalahan tersebut, BPDP menyampaikan sejumlah usulan alternatif kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program mandatori biodiesel, yakni memberikan dukungan pembiayaan melalui APBN, menyesuaikan kembali tarif PE, serta menetapkan kadar pencampuran biodiesel sesuai kemampuan pembiayaan dan menyesuaikan harga jual di masyarakat.

Di sisi lain, Ani Rahayuni Ratna Dewi Ketua Kelompok Substansi Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan, Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian mengatakan, untuk mendukung program biodisel paling utama adalah penyediaan bahan baku.

Namun ia menilai, ketersediaan bahan baku menjadi tantangan tersendiri, salah satunya produktivitas tanaman sawit rata-rata hanya 3,8 ton/hektare (ha) dari potensi yang ada 5 – 6 ton/ha/tahun.

Pada 2026 diperkirakan kebutuhan biodiesel sebanyak 16.085.084 KL (B40) dan 20.106.354 KL (B50). Sedangkan kebutuhan CPO 14.958.105 ton (B40) dan 18.697.632 ton (B50). Sementara tahun 2028, kebutuhan biodiesel sebanyak 21.330.831 KL (B50) dengan kebutuhan CPO sekitar 19.836.318 ton (B50).

Diproyeksikan pada tahun 2045 produksi minyak sawit sebanyak 60,03 juta ton atau 54,73 juta ton CPO. Sementara kebutuhan biodisel sebanyak 31,15 juta ton.

Menurut Ani, agar keseimbangan antara kebutuhan pangan, ekspor dan biodisel, dapat terwujud, maka harus ada upaya peningkatan produksi sawit, khususnya kebun rakyat, salah satunya yakni melalui peremajaan sawit rakyat (PSR).

Sementara itu, Gulat Manurung Ketua Umum Asosiasi Petani Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung berharap pemerintah mempermudah persyaratan PSR guna mendukung ketersediaan bahan baku dari petani.

Berdasarkan data yang ada, saat ini, produktivitas tanaman sawit petani rata-rata hanya 400-800 kg/ha per tahun, padahal potensinya bisa mencapai 2,5 – 3,5 ton/ha per tahun.

Ia memandang realisasi PSR masih sangat rendah dimana pada 2024 dari target seluas 180 ribu hektare (ha), realisasinya hanya 38.247 ha, sementara 2025 dari target 180 ribu ha terealisasi 40 ribu ha.

“Program PSR diharapkan menjadi mandatori agar pekebun bisa melaksanakan PSR dan terjadi peningkatan produktivitas tanaman. Masa depan B50 harus dibangun bersama, pemerintah, industri, akademisi dan pekebun rakyat,” ucapnya.

Lebih lanjut, sedangkan menurut Rahayu Dwi Mumpuni Staf Sekretariat Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), sejumlah tantangan pengembangan biodisel adalah kebutuhan bahan baku yang meningkat serta tuntutan perbaikan kualitas produksi CPO dengan meningkatnya campuran biodisel.

Lalu Aprobi berharap agar perbedaan harga antara solar dan biodiesel mengecil, namun dukungan insentif tetap dibutuhkan, guna mendukung upaya dari semua pemangku kepentingan.

“Produsen terus mendukung upaya uji kinerja dan uji jalan untuk biodiesel, tapi perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan banyak faktor,” katanya.(ant/mar/bil/ham)