BPS Jatim Catat Deflasi 0,34 Persen pada Mei 2025, Cabai dan Bawang Jadi Faktor Utama
Senin, 2 Juni 2025 | 15:15 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur menggelar Sensus Ekonomi 2026 yang mencakup seluruh sektor ekonomi, termasuk pertanian hingga ekonomi digital yang semakin berkembang pesat.
Herum Fajarwati Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Jawa Timur menjelaskan bahwa sensus ini merupakan yang kelima di Indonesia dan menjadi momentum untuk memotret kondisi ekonomi secara komprehensif.
“Sebelumnya sensus ekonomi hanya mencakup sektor non-pertanian, maka pada 2026 ini seluruh sektor akan didata. Ada 17 sektor dalam PDRB, semuanya akan terlihat potensi, struktur, hingga daya saing wilayah,” ujar Herum di Surabaya, Selasa (7/6/2026).
Herum mengatakan, Provinsi Jatim memiliki tantangan tersendiri dalam Sensus Ekonomi 2026 karena memiliki kekuatan ekonomi yang seimbang antara sektor pertanian dan non-pertanian.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital yang tidak selalu memiliki lokasi fisik turut menjadi perhatian dalam pendataan.
Dalam pelaksanaannya, BPS Jatim akan mengombinasikan metode konvensional dan digital. Pendataan tidak hanya dilakukan secara door to door namun juga melalui email dan platform digital.
Petugas akan dibekali perangkat berbasis teknologi informasi untuk mempercepat proses pengumpulan data tanpa perlu tahapan entri manual seperti sensus sebelumnya.
“Dengan metode ini, hasil sensus diharapkan bisa lebih cepat disajikan,” kata Herum.
Kemudian BPS juga merancang skema pengisian kuesioner secara daring, termasuk melalui email dan Zoom dengan pelaku usaha di bawah naungan asosiasi maupun pengelola pusat perbelanjaan.
Oleh sebab itu, BPS Jatim menggandeng asosiasi usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), perguruan tinggi, hingga pemerintah daerah sampai tingkat RT untuk memastikan cakupan data optimal.
Sensus Ekonomi nantinya akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026. Herum mengakui, tantangan terbesar sensus kali ini adalah luasnya cakupan sektor serta dinamika ekonomi digital yang sulit terdeteksi secara konvensional.
“Banyak kegiatan ekonomi sekarang tidak membutuhkan ruang usaha fisik. Ini membutuhkan peran aktif petugas dan kejujuran responden untuk memberikan informasi yang akurat,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, BPS telah menyiapkan strategi dengan memanfaatkan data dari startup digital yang bekerja sama dengan BPS, serta melakukan pemetaan awal terhadap unit-unit usaha di daerah.
Hasil dari Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, sekaligus memberikan gambaran utuh tentang kekuatan dan daya saing ekonomi Jatim di tengah dinamika global.
“Dengan berbagai strategi ini, kami berharap pelaksanaan sensus tetap berjalan optimal dan menghasilkan data berkualitas,” ujar Herum. (wld/saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
