“Dengan menggunakan data inflasi Kota Surabaya secara year-on-year (September 2026) sebesar 3,68 persen dan pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tahun 2025 sebesar 5,87 persen, serta simulasi indeks tertentu (α) sebesar 0,5 sampai dengan 1, diperoleh gambaran bahwa kenaikan UMK berdasarkan formula masih menyisakan
kesenjangan yang cukup besar apabila dibandingkan dengan KHL tahun 2026,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pasal 139 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara hasil formula penghitungan upah minimum atau KHL yang disepakati oleh Dewan Pengupahan Daerah.
“Oleh karena itu, KHL tidak boleh sekadar menjadi data statistik atau angka pembanding, melainkan harus menjadi pertimbangan nyata dalam penetapan upah minimum,” ungkapnya.
Maka dari itu, FSPMI Kota Surabaya menuntut kepada Gubernur Jawa Timur agar menetapkan UMK Surabaya tahun 2027 sekurang-kurangnya sebesar Rp6.035.680.
“Jangan sampai pemerintah merilis data KHL, tetapi pada saat menetapkan upah minimum justru mengabaikan angka KHL tersebut,” tegasnya.
NOW ON AIR SSFM 100

