Defisit APBN 2026 Diproyeksi 2,85 Persen PDB, Masih di Bawah Batas 3 Persen

Pemerintah memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap berada dalam batas aman meski belanja negara meningkat untuk mendukung berbagai program prioritas.

Hingga akhir tahun, defisit diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih di bawah ambang batas fiskal sebesar 3 persen.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan menyampaikan proyeksi tersebut saat rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Selasa (7/7/2026).

“Berdasarkan outlook pendapatan dan belanja negara tersebut, outlook defisit APBN tercatat sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah,” kata Purbaya.

Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp3.208,1 triliun, sementara belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942,4 triliun atau sekitar 102,6 persen dari pagu APBN.

“Outlook belanja negara diproyeksikan sebesar Rp3.942,4 triliun atau mencapai 102,6 persen dibandingkan Pagu APBN dan tumbuh 14,8 persen. Outlook belanja terdiri dari satu belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.245,5 triliun tumbuh 25,5 persen year on year, dan transfer ke daerah sebesar Rp696,9 T atau mencapai 100,6 persen dibanding Pagu APBN sebesar Rp693 T,” jelasnya.

Belanja tersebut telah memperhitungkan tambahan anggaran sekitar Rp132 triliun untuk pembayaran subsidi dan kompensasi, serta dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional, penanganan bencana, dan tambahan dana otonomi khusus.

Menurut Purbaya, pemerintah akan tetap menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan memastikan defisit APBN tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.

“APBN dijaga tetap sehat dan berkesinambungan dengan defisit terkendali dalam batas aman sebesar 2,85 persen PDB atau bahkan lebih rendah,” ujarnya.

Ia menambahkan APBN akan terus difungsikan sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita lihatkan shock absorber pada waktu harga minyak dunia tinggi, kita tidak naikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian mengkritik kebijakan tersebut. Tapi untuk kami, untuk pemerintah, untuk kita semua itu bagus untuk menjaga stabilitas sehingga kita masih bisa tumbuh terus ekonominya,” pungkasnya. (lea/saf/ipg)