IHSG Anjlok hingga Picu Trading Halt, DPR Minta Investor Tetap Tenang dan Desak OJK-BEI Bergerak Cepat

Fathi Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mengimbau investor untuk tetap tenang menyikapi pelemahan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat pagi.

Penurunan IHSG hingga lebih dari 8 persen yang memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt) dinilai perlu disikapi secara rasional, dengan mengacu pada informasi resmi dan perkembangan kebijakan otoritas pasar modal.

Fathi menegaskan, rencana konsultasi yang diumumkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) belum merupakan keputusan final.

Menurutnya, investor perlu memahami perbedaan antara proses konsultasi dan penetapan kebijakan agar tidak mengambil keputusan investasi berdasarkan kekhawatiran yang belum tentu terwujud.

“Investor perlu melihat persoalan ini secara jernih. Pengumuman MSCI masih berupa konsultasi, bukan keputusan akhir. Prosesnya masih berjalan dan keputusan final ditargetkan pada pertengahan 2027. Artinya, masih ada waktu bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan,” ujar Fathi dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).

Ia mengingatkan, keputusan menjual saham secara terburu-buru di tengah tekanan pasar justru berpotensi merugikan investor, terutama investor ritel. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh oleh spekulasi dan tetap mencermati informasi yang disampaikan secara resmi oleh otoritas terkait.

Fathi juga menilai penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt merupakan bagian dari mekanisme pengamanan pasar untuk meredam gejolak ekstrem.

Mekanisme tersebut diperlukan agar pelaku pasar memiliki waktu untuk mencerna informasi dan merespons situasi secara lebih terukur.

“Trading halt merupakan instrumen pengaman ketika pasar mengalami tekanan tajam. Yang terpenting sekarang adalah memastikan informasi tersampaikan dengan baik dan langkah penanganan dilakukan secara cepat, terukur, serta transparan,” katanya.

Menurut Fathi, perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia menjadi momentum bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk mempercepat reformasi tata kelola.

Sejumlah aspek yang menjadi sorotan, antara lain transparansi kepemilikan saham, aksesibilitas pasar bagi investor, serta konsistensi penegakan aturan.

Ia menekankan bahwa persoalan tersebut bukan sesuatu yang tidak dapat diselesaikan. Dengan langkah pembenahan yang tepat dan komunikasi yang terbuka, Indonesia dinilai memiliki kesempatan untuk memperkuat kepercayaan investor domestik maupun global.

“Ini harus menjadi peringatan serius sekaligus momentum untuk berbenah. Kita perlu menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia memiliki tata kelola yang transparan, aturan yang jelas, dan penegakan yang konsisten,” tegasnya.

Fathi pun mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) agar segera merealisasikan agenda reformasi yang telah diumumkan.

Langkah tersebut mencakup keterbukaan informasi pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih terperinci, serta penyusunan peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Menurutnya, kemajuan reformasi perlu ditunjukkan melalui langkah konkret sebelum peninjauan indeks MSCI pada November 2026. Kepastian mengenai arah kebijakan dan implementasi reformasi menjadi penting untuk menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor internasional.

Selain percepatan reformasi, Fathi meminta otoritas pasar modal meningkatkan komunikasi secara aktif, terbuka, dan konsisten kepada publik maupun investor global.

Ketersediaan informasi yang jelas dinilai penting untuk mencegah berkembangnya rumor dan spekulasi yang dapat memperburuk sentimen pasar.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, khususnya antara OJK, BEI, Bank Indonesia, dan pemerintah, guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

Koordinasi tersebut perlu mencakup pemantauan perkembangan pasar saham hingga pergerakan nilai tukar rupiah.

“Jangan sampai kekosongan informasi justru memicu spekulasi yang semakin menekan pasar. Otoritas harus hadir dengan penjelasan yang terbuka, langkah yang jelas, dan koordinasi yang kuat untuk menjaga kepercayaan investor,” ungkap Fathi.

Fathi memastikan Komisi XI DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah-langkah pembenahan tersebut.

Ia berharap seluruh agenda reformasi dapat dilaksanakan secara serius, terukur, dan berkelanjutan, sehingga tekanan pasar saat ini dapat menjadi titik awal penguatan fondasi pasar modal nasional.

Kepada investor, khususnya investor ritel, Fathi kembali mengingatkan pentingnya menjaga rasionalitas dalam mengambil keputusan investasi di tengah volatilitas pasar.

“Jangan mengambil keputusan hanya karena panik. Pahami informasi yang tersedia, ikuti perkembangan dari sumber resmi, dan pertimbangkan setiap keputusan investasi secara matang. Pemerintah dan otoritas juga harus bergerak cepat agar kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia tetap terjaga,” tutupnya.(faz/ipg)