Artinya, diperlukan manajemen perubahan (change management) dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman perusahaan mengenai kewajiban mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Selain itu, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.
Di sisi lain, Sugeng Heri Suseno Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta & PKK) mengatakan, berdasarkan data dalam Potret Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas di Indonesia yang mengolah Sakernas Agustus 2025, terdapat 779.150 penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sementara 67.109 lainnya masih menganggur.
Hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain keterbatasan akses informasi lowongan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, belum terpenuhinya keterampilan dan sertifikasi, serta minimnya penyediaan akomodasi yang layak di tempat kerja.
NOW ON AIR SSFM 100

