Rabu, 18 November 2026

DPR Ungkap 10 Pokok Pembahasan dalam RUU Perampasan Aset yang Sudah Disepakati

Laporan oleh M. Hamim Arifin
Bagikan
Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI memaparkan laporan RUU Perampasan Aset di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Antara

Habiburokhman Ketua Komisi III DPR RI mengungkapkan, ada 10 hal yang menjadi pokok pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Dia memaparkan, panitia kerja (Panja) telah melaksanakan tugasnya untuk membahas naskah RUU melalui pembahasan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang jumlahnya 397, terdiri atas DIM tetap berjumlah 160, DIM redaksional berjumlah 135, DIM substansi berjumlah 40, DIM dihapus berjumlah 44, dan DIM substansi baru berjumlah 18.

“Pembahasan dalam Panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026), dilansir Antara.

Menurutnya, pokok pembahasan yang pertama, yakni terkait judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

RUU itu kemudian berubah nomenklaturnya dari yang semula berjudul “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana” menjadi “RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya”.

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
32o
Kurs