KSSK Pastikan Stabilitas Keuangan RI Tetap Kokoh di Tengah Gejolak Global

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan kondisi sistem keuangan Indonesia tetap stabil sepanjang Semester I 2026 meski dihadapkan pada perlambatan ekonomi global, meningkatnya tensi geopolitik, dan tingginya volatilitas pasar keuangan internasional.

Purbaya Yudhi Sadewa Ketua KSSK sekaligus Menteri Keuangan mengatakan ketahanan tersebut merupakan hasil koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang dijalankan oleh seluruh anggota KSSK.

“Di tengah tingginya ketidakpastian global, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada Semester I 2026 tetap terjaga. Hal ini merupakan hasil sinergi yang kuat antara kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, dan sistem penjaminan simpanan yang terus kami perkuat melalui koordinasi di dalam KSSK,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (20/7/2026).

Purbaya menjelaskan, dari sisi fiskal, pemerintah terus mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen penyangga (shock absorber) untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Hingga Semester I 2026, kinerja APBN dinilai tetap solid dengan pendapatan negara tumbuh 21,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara belanja negara meningkat 17,8 persen (yoy).

Pemerintah juga mencatat keseimbangan primer masih berada dalam posisi surplus, sedangkan defisit APBN diproyeksikan tetap terkendali pada level 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun.

Selain menjaga kesehatan fiskal, pemerintah juga menjalankan berbagai kebijakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi domestik.

Langkah tersebut meliputi optimalisasi penempatan uang negara di bank umum, menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) dan pangan, hingga memberikan stimulus bagi dunia usaha melalui insentif impor serta diskon transportasi.

Di sisi lain, APBN tetap diarahkan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, peningkatan layanan kesehatan, serta penanganan bencana di berbagai wilayah.

Purbaya menegaskan, KSSK akan terus memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Melalui koordinasi yang erat antarlembaga, kami memastikan setiap kebijakan saling memperkuat sehingga stabilitas sistem keuangan tetap terjaga dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Purbaya. (faz/ipg)