Masuk DTSEN Bukan Berarti Otomatis Dapat Bansos, Ini Penjelasan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan, masyarakat yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak otomatis menjadi penerima bantuan sosial maupun manfaat dari program pemerintah.

Amalia Adininggar Widyasanti Kepala BPS RI menjelaskan, DTSEN merupakan social registry atau basis data sosial ekonomi penduduk, bukan beneficiary registry atau daftar penerima bantuan.

Menurut Amalia, DTSEN berisi registrasi penduduk Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang dihimpun dalam satu basis data sosial dan ekonomi.

“DTSEN ini isinya adalah registrasi ataupun database yang merupakan kumpulan semua daftar penduduk Indonesia yang memiliki NIK dan KK yang kita jadikan satu di dalam satu data tunggal,” jelas Amalia dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Ia mengatakan, penetapan penerima bantuan atau peserta program pemerintah tetap menjadi kewenangan kementerian dan lembaga terkait. Masing-masing program memiliki kriteria dan persyaratan tersendiri dalam menentukan kelompok sasaran.

“Daftar bantuan ataupun beneficiary registry atau daftar bantuan penerima program itu ditentukan oleh masing-masing menteri terkait sesuai dengan kebijakannya masing-masing,” ungkap Amalia dilansir dari Antara.

Amalia mencontohkan program Sekolah Rakyat. Dalam program tersebut, kelompok sasaran dapat mengacu pada masyarakat yang berada pada desil 1 dan 2 dalam social registry.

Namun, berada pada kelompok desil tersebut tidak serta-merta membuat seseorang menjadi penerima manfaat. Masih terdapat persyaratan tambahan yang ditentukan kementerian terkait sesuai dengan karakteristik program.

BPS juga menekankan DTSEN bukan data yang bersifat statis. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah sehingga data perlu diperbarui secara berkala agar tetap menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.

Karena itu, masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan informasi sosial ekonomi keluarganya tercatat secara akurat.

Pemutakhiran data diharapkan membantu pemerintah menemukan masyarakat yang membutuhkan sekaligus menjangkau mereka melalui program yang sesuai.

“Di balik setiap data, ada nama, ada keluarga, ada yang terus berjuang untuk dijangkau oleh DTSEN,” kata Amalia.

Ia menambahkan, pemutakhiran data memungkinkan keluarga yang sebelumnya belum tercatat menjadi terlihat dalam sistem pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah memiliki informasi yang lebih baik untuk menentukan intervensi yang tepat.

Masyarakat yang menemukan data mengenai diri atau keluarganya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme usul dan sanggah pada kanal resmi yang tersedia.

DTSEN menjadi bagian dari upaya pemerintah mengonsolidasikan berbagai data sosial dan ekonomi yang sebelumnya tersebar.

BPS mendapat amanah sebagai pengelola DTSEN, sedangkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah turut membantu proses pemutakhiran, verifikasi, serta validasi.

Konsolidasi tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Setelah data dihimpun dan diintegrasikan, kementerian dan lembaga dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhan masing-masing program, termasuk sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran bantuan maupun intervensi pemerintah.

Sementara itu, Saifullah Yusuf Menteri Sosial mengatakan, pemanfaatan DTSEN telah membantu pemerintah menemukan masyarakat yang sebelumnya belum menerima program bantuan.

“Setelah DTSEN dibentuk dan digunakan, sebanyak 4.330.417 KPM (keluarga penerima manfaat) yang sebelumnya tidak pernah menerima bantuan kini menjadi penerima bantuan. Baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan pangan non tunai, maupun penerima bantuan iuran,” ungkap Saifullah.

Menurutnya, temuan tersebut menunjukkan pemanfaatan data yang lebih terpadu dapat membantu pemerintah memperluas jangkauan program kepada masyarakat yang sebelumnya belum teridentifikasi sebagai penerima manfaat. (ant/saf/ipg)