Pemerintah Andalkan Ekonomi Digital untuk Kejar Pertumbuhan 6 Persen Pada 2027

Airlangga Hartarto Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian menyebut ekonomi digital menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen pada 2027.

Menurutnya, target itu akan didorong melalui peningkatan investasi, produktivitas tenaga kerja, serta ekspor produk bernilai tambah.

“Perekonomian Indonesia tumbuh 5,45 persen (c-to-c) pada Semester I 2026, yang menjadi pijakan menuju target tersebut. Tahun 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan sebesar 6,0 persen, inflasi 2,5 persen,” kata Airlangga dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026), yang dilansir Antara.

Untuk mencapai target itu, pemerintah memperkirakan investasi perlu tumbuh sekitar 8–9 persen, dengan nilai penanaman modal mencapai Rp2.258 triliun.

Airlangga menilai ekonomi digital memiliki peluang besar untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Pada 2025, nilai transaksi bruto atau Gross Merchandise Value (GMV) ekonomi digital Indonesia mendekati 100 miliar dolar AS, meningkat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan ini juga terlihat dari penggunaan sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang telah menjangkau 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta pedagang.

Menurutnya, pengembangan ekonomi digital perlu didukung sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), industri semikonduktor, serta infrastruktur seperti pusat data.

Dari sisi perdagangan, nilai e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih dari 14 persen menjadi 71 miliar dolar AS. Angka tersebut menempatkan Indonesia sebagai pasar perdagangan elektronik terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah juga menargetkan transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) mencapai Rp40 triliun pada akhir 2026, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi Rp36,4 triliun pada 2025.

Selain perdagangan digital, Airlangga menyoroti peluang investasi pada pembangunan pusat data. Saat ini, kapasitas pusat data yang sudah beroperasi di Indonesia mencapai 600–700 megawatt.

Sementara proyek pusat data yang masih dalam tahap perencanaan dan pengembangan mencapai 1,3 gigawatt, dengan potensi investasi sekitar 15–20 miliar dolar AS.

Perusahaan teknologi NVIDIA juga tengah menjajaki investasi senilai 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp80,1 triliun di kawasan perdagangan bebas Batam. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan.

Kerja sama internasional di bidang kecerdasan buatan melalui World AI Collaboration Organization (WAICO) juga diperkirakan dapat menarik investasi sebesar 8–12 miliar dolar AS sepanjang 2026–2030.

Di tingkat regional, pemerintah telah menyelesaikan perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang ditargetkan ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina, November 2026.

Kesepakatan tersebut diharapkan memperkuat kerja sama ekonomi digital antarnegara ASEAN. Berdasarkan kajian Boston Consulting Group, implementasi DEFA berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan dari 1 triliun dolar AS menjadi 2 triliun dolar AS pada 2030.

Namun, Airlangga mengingatkan pertumbuhan ekonomi digital juga perlu diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat.

Bank Indonesia mencatat sebanyak 12,99 miliar transaksi pembayaran digital pada triwulan III 2025, meningkat 38,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Untuk menghadapi risiko keamanan data, pemerintah tengah menyiapkan teknologi kriptografi tahan kuantum. Teknologi ini bertujuan mengantisipasi pencurian data terenkripsi yang berpotensi dibuka pada masa mendatang menggunakan komputer kuantum.

Langkah tersebut didukung penerapan Post-Quantum Cryptography (PQC) dan pembentukan gugus tugas nasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Airlangga menegaskan, keberhasilan pengembangan ekonomi digital membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pihak terkait.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas. (ant/bil/ham)