Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen di 2027, Ini Strateginya

Pemerintah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,8–6,5 persen pada 2027, dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 8 persen pada 2029. Target tersebut disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21, Selasa (9/6/2026).

“Kebijakan fiskal tahun 2027 diarahkan untuk mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat,” ujar Purbaya.

Untuk mencapai target itu, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi utama. Pertama, menyelaraskan dan menguatkan kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan. Akselerasi investasi akan didorong lebih optimal dengan orientasi pada ekspor. Kedua, mendorong Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mempercepat investasi produktif di sektor-sektor strategis.

Pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat dan memperluas kesempatan kerja guna menopang konsumsi rumah tangga sebagai motor pertumbuhan.

Dari sisi fiskal, APBN dirancang sebagai instrumen penggerak ekonomi sekaligus penjaga stabilitas. Pemerintah menargetkan optimalisasi pendapatan negara, penguatan kualitas belanja, serta pengembangan skema pembiayaan inovatif.

Asumsi makro 2027 pun disusun untuk mendukung ruang gerak kebijakan, meliputi nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.800–Rp17.000 per dolar AS, inflasi 1,5–3,5 persen, dan suku bunga SBN tenor 10 tahun di angka 6,5–7,3 persen.

Pemerintah juga mencermati dinamika harga komoditas global. Mempertimbangkan ketidakpastian global, pemerintah memperkirakan bentang harga Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 70-95 USD per barel. “Sehingga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, fungsi APBN sebagai shock absorber bisa dijalankan secara optimal,” ungkap Purbaya

Pertumbuhan ekonomi itu akan ditopang oleh delapan klaster program prioritas nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta penurunan kemiskinan. Sebagai pendukung, pemerintah juga memperkuat pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

“Pemerintah terus mendorong optimalisasi pendapatan negara dan penguatan kualitas belanja, guna mendorong perekonomian sekaligus memastikan pemerataan pembangunan,” kata Purbaya.

Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, penurunan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan ekonomi di masyarakat.(lea/iss/ham)