Rabu, 18 November 2026

Pemprov Jatim Menjamin Stok Bahan Pokok Jelang Nataru Aman

Laporan oleh Akira Tandika Paramitaningtyas
Bagikan
(Dari kiri) Horas Tarihoran Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jatim, Adhy Karyono Sekdaprov Jatim, dan Ibrahim Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, saat sesu doorstop dalam gelarang High Level Meeting di salah satu hotel kawasan Surabaya Selatan, Rabu (18/11/2026). Foto: Akira suarasurabaya.net

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menjamin stok bahan pokok dan bahan pokok penting menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 aman.

Hal itu disampaikan Adhy Karyono Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim saat menghadiri High Level Meeting (HLM) yang dihadiri oleh seluruh pimpinan tim Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), di salah satu hotel kawasan Surabaya Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Adhy, salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan itu adalah terkait kesiapan stok bahan pokok jelang Nataru 2026/2027.

“Pertama untuk ketersediaan bahan pokok tadi disampaikan oleh semua stakeholder mulai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian, Bulog, hingga Pertamina, menyatakan bahwa insya Allah dalam menghadapi Nataru ini seluruh kebutuhan dipastikan stok cukup,” katanya, dalam sesi doorstop.

Selain ketersediaan stok, Pemprov Jatim juga memastikan harga bahan pokok terkendali dan mudah dijangkau, serta yang terpenting bahwa distribusinya juga akan dilakukan pengawalan supaya semua bisa terdistribusi dengan baik di lapangan.

Dia tidak menutup kemungkinan adanya kendala dalam proses distribusi bahan pokok. Tapi, jika hak itu terjadi, maka pihaknya akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan sinergi dengan semua pihak, dari tingkat Kabupaten/Kota maupun provinsi untuk memastikan semua kebutuhan yang dibutuhkan tersedia dan lancar.

Adhy menambahkan, dalam pertemuan itu pihaknya juga membahas terkait elektronifikasi keuangan daerah yang dinilai cukup baik pada tahun 2026 ini.

“TP2DD elektronifikasi keuangan daerah kita sudah mencapai 98,3 persen. Artinya sudah di atas target. Tapi memang masih ada beberapa hal yang harus kita tuntaskan,” ungkapnya.

Meski begitu, Adhy berharap capaian elektronifikasi ini bisa dipertahankan atau justru ditingkatkan, sehingga semua transaksi keuangan daerah bisa berjalan dengan lancar, efektif, akuntabel, dan didukung oleh semua ekosistem.

“Tetapi jika nantinya ada beberapa kendala, kami sudah bahas bukan saja persoalan dari internal tapi juga perlu ekosistem yang memadai terutama kepada pihak ketiga yang sudah harus dengan elektronifikasi,” tutupnya.(kir/ham/rid)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
29o
Kurs