Pemerintah mulai mempersiapkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Besaran kenaikan upah tahun depan akan mengacu pada aturan baru dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Dalam regulasi tersebut, penghitungan upah minimum mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa dengan rentang 0,5-1 persen sesuai Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026.
Berdasarkan simulasi penghitungan tiga variabel tersebut, proyeksi kenaikan UMP maupun UMK 2027 Jatim berada di kisaran 6–9 persen.
Meski demikian, angka tersebut belum menjadi ketetapan resmi karena masih bergantung pada data ekonomi dan penentuan indeks alfa oleh Dewan Pengupahan.
Sebagai contoh, apabila suatu daerah memiliki inflasi sebesar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 6 persen, dengan indeks alfa 0,5, maka potensi penyesuaian upah minimumnya sebesar 6 persen.
NOW ON AIR SSFM 100

