Pemprov Jatim Siapkan Solusi Atasi Anjloknya Harga Telur karena Over Supply

Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah merancang langkah menyeluruh untuk mengatasi anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak.

Pemprov menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan memanggil para middleman atau pengepul, namun harus membedah seluruh rantai distribusi hingga penyebab kelebihan pasokan telur di pasar.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan pertemuan dengan para pengepul dan peternak akan segera dipersiapkan untuk membahas seluruh persoalan secara transparan.

Menurut Emil, terdapat ketidaksesuaian antara harga acuan pembelian di tingkat produsen yang ditetapkan pemerintah dengan harga jual telur di pasar. Kondisi ini menunjukkan persoalan pada besaran margin yang diambil pedagang.

“Kita tidak selesai hanya dengan middleman dikumpulkan. Pertemuan nanti bukan sekadar melaksanakan surat, tetapi betul-betul membongkar permasalahannya ada di mana,” kata Emil, Selasa (7/6/2026).

Wagub Jatim itu mencontohkan, apabila pedagang diwajibkan membeli telur dari peternak seharga Rp26.500 per kilogram sesuai arahan pemerintah, sementara harga jual di pasar hanya sekitar Rp25.000 per kilogram.

Dari kondisi itu Emil menilai kebijakan tersebut sulit dijalankan tanpa mencari akar persoalannya. Karena itu, Pemprov Jatim berencana mengurai persoalan pada struktur biaya dan margin distribusi secara terbuka.

“Peternak bisa menyampaikan kalau memang ada margin middleman yang terlalu besar. Ayo dibongkar hitungannya di depan bersama-sama,” ujarnya.

Selain persoalan distribusi, Emil juga mengakui anjloknya harga telur di tingkat peternak dipicu kondisi over supply yang terjadi secara nasional.

Berdasarkan informasi yang diterima pemprov, ayam petelur idealnya dipelihara hingga berumur sekitar 90 minggu untuk menghasilkan telur sesuai standar. Namun, banyak peternak memperpanjang masa produksi hingga sekitar 120 minggu karena tingginya permintaan pada periode sebelumnya.

Di sisi lain, populasi ayam petelur juga terus bertambah sehingga produksi telur lebih tinggi dari kebutuhan pasar. Untuk mengendalikan kondisi tersebut, Pemprov Jatim berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan penyedia bibit.

Meski fenomena itu terjadi di berbagai daerah, Emil memastikan Jawa Timur akan mengambil langkah secara komprehensif karena telur merupakan komoditas pangan nasional.

“Karena Jawa Timur ini tulang punggung lumbung pangan, kita harus ekstra effort. Tidak boleh menyerah pada keadaan, kita harus menolong para peternak kita,” ungkapnya.(wld/iss/ham)