Konstitusi tersebut mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Dia menyebut sistem ekonomi kekeluargaan bukan sekadar gagasan pribadi, melainkan prinsip yang diwariskan para pendiri bangsa dan harus kembali menjadi landasan pengelolaan ekonomi nasional.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” kata Prabowo.
Sebagai langkah konkret pembenahan sektor sumber daya alam, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk memastikan hasil pengelolaan pertambangan memberikan porsi manfaat yang lebih besar bagi negara.
Dia menetapkan minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin pertambangan atau IUP harus dinikmati negara.
NOW ON AIR SSFM 100

