“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegasnya.
Selain sektor pertambangan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu. Kebijakan ini ditujukan untuk mencegah manipulasi laporan jumlah komoditas yang dikirim ke luar negeri sehingga negara tidak kehilangan potensi penerimaan.
Prabowo menegaskan setiap komoditas yang diekspor harus dilaporkan sesuai volume sebenarnya. Dengan begitu, pemerintah dapat mengawasi aktivitas perdagangan luar negeri dan memastikan pencatatan ekspor berjalan transparan.
“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu, yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” pungkas Prabowo. (saf)
NOW ON AIR SSFM 100

