Purbaya Menkeu Ungkap Strategi Pemerintah Perkuat Ekonomi Lewat Hilirisasi

Pemerintah terus mendorong percepatan transformasi struktural ekonomi nasional melalui program hilirisasi dan industrialisasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan (Menkeu) RI menyampaikan, transformasi ekonomi tersebut berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan pedesaan, serta program pengentasan kemiskinan melalui bantuan sosial dan penciptaan lapangan kerja yang terintegrasi.

Hal itu disampaikan Purbaya saat memberikan paparan di hadapan civitas akademika Nankai University, Tianjin, Tiongkok, Sabtu (20/6/2026).

“Ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya tangguh di tingkat makro, melainkan juga secara nyata bertransformasi menjadi ketersediaan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat yang lebih luas dan merata,” tegas Purbaya.

Di sisi lai, Purbaya juga menegaskan mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia prima, ditopang oleh pengelolaan fiskal yang sangat sehat, prudent, dan terjaga, dengan defisit anggaran yang konsisten berada di bawah amanat undang-undang sebesar 3 persen.

Menkeu Purbaya berharap dialog akademik antara Indonesia-Tiongkok mampu mempererat pertukaran gagasan serta memperkuat hubungan persahabatan.

“Saya membagikan perspektif Indonesia mengenai kebijakan ekonomi, manajemen fiskal, serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Saya berharap dialog ini memperkuat pertukaran akademik, memperdalam pemahaman bersama, dan semakin meningkatkan persahabatan antara Indonesia dan Tiongkok,” ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan di tengah situasi pasar global yang mulai stabil, seiring dengan meredanya indikator volatilitas dan membaiknya sentimen risiko, perekonomian domestik Indonesia makin menonjol.

Hal ini dilihat dari realisasi pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2026 yang menembus angka 5,61 persen (year-on-year).

“Angka ini menempatkan performa Indonesia di atas rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan kawasan ASEAN,” ujarnya.

Per Mei 2026, tingkat inflasi tercatat 3,08 persen.Ini diklaim semakin mempertebal kepercayaan pasar global terhadap kredibilitas manajemen makroekonomi Indonesia.

“Indonesia terus tampil menonjol dengan pertumbuhan PDB Kuartal I-2026 sebesar 5,61 persen yoy, mengungguli banyak negara ekonomi G20 dan ASEAN. Di saat yang sama, kami mempertahankan stabilitas harga dengan inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen. Perkembangan ini membuktikan bahwa Indonesia memasuki periode ini dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel,” kata Purbaya.

Lebih lanjut, Menkeu memaparkan posisi Indonesia sangat diuntungkan dalam menghadapi risiko gangguan energi global. Berdasarkan analisis risiko, posisi Indonesia berada pada kuadran eksposur rendah dengan penahan (buffer) yang kuat.

“Penilaian skor ketahanan energi global bahkan menempatkan Indonesia di angka 77 persen, berada di atas Tiongkok yang mencatatkan skor 76 persen dan hanya selisih tipis di bawah Afrika Selatan (79 persen),” ujarnya.

Katanya bauran kebijakan fiskal yang sehat dan hati-hati adalah kunci menjaga stabilitas ekonoi.

Geliat ekonomi juga tercermin dari Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur yang berada di level ekspansif 50,0, pertumbuhan likuiditas perekonomian (M0) sebesar 14,8 persen yoy, serta pertumbuhan kredit perbankan yang melesat hingga 11,5 persen yoy.

Selain itu, eksternalitas Indonesia diperkuat oleh catatan surplus neraca perdagangan yang bertahan selama 72 bulan berturut-turut, diiringi cadangan devisa yang gemuk sebesar USD 144,9 miliar (setara 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah).

“Paling krusial, pertumbuhan ekonomi yang kokoh ini langsung ditranslasikan ke dalam peningkatan kesejahteraan riil masyarakat luas melalui perbaikan pasar tenaga kerja,” imbuhnya.

Terjadinya penciptaan lapangan kerja baru bagi sekitar 1,9 juta orang berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), turun menjadi 4,68 persen pada tahun 2026. Di sisi lain, efektivitas program perlindungan sosial berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara konsisten, dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025.

Indonesia kini memiliki 8 kluster program kerja prioritas nasional.

“Prioritas tersebut mencakup fondasi ketahanan nasional: kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur, perumahan, dan ketangguhan bencana,” jelas Menkeu. (lea/saf/faz)