Refleksi Harkitnas 2026: Ekonomi Indonesia Dinilai Belum Sepenuhnya Berdaulat

Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati setiap 20 Mei menjadi penanda sejarah bangkitnya kesadaran nasional Indonesia, yang berakar dari berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908.

Momentum ini tidak hanya menjadi refleksi sejarah, tetapi juga ruang evaluasi terhadap capaian kedaulatan bangsa di berbagai sektor, termasuk ekonomi.

Prof. Werner R. Murhadi Ketua Program Studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya (FBE Ubaya) menilai, Hari Kebangkitan Nasional tak bisa dilepaskan dari perjalanan panjang bangsa dalam mengejar kedaulatan.

Ia menjelaskan, Budi Utomo yang berdiri pada 1908 lahir dari gagasan peningkatan pendidikan dan budaya bagi masyarakat pribumi di masa kolonial. Namun, dalam perkembangannya, gerakan tersebut turut mendorong kesadaran politik nasional yang berujung pada kemerdekaan Indonesia.

“Awalnya Budi Utomo berbasis pendidikan, budaya, dan ekonomi. Tetapi kemudian berkembang menjadi gerakan politik karena kita tidak mungkin mencapai kedaulatan ekonomi tanpa kedaulatan politik,” ujar Werner dalam program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, para pendiri bangsa telah menempatkan kedaulatan sebagai tujuan utama yang saling terkait antara politik dan ekonomi.

Namun, ia mempertanyakan relevansi capaian tersebut dengan kondisi saat ini. “Hari ini kita jadi berpikir, kenapa rasanya yang sejahtera tidak semua rakyat Indonesia. Tentu Hari Kebangkitan Nasional ini bukan hanya sekedar jargon-jargon kita bangkit-bangkit, tapi semestinya terefleksi dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari,” jabarnya.

Dalam analisisnya, Werner menyoroti struktur ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada ekspor bahan mentah dan impor bahan baku industri.

Ia menyebut sekitar 70 persen bahan baku industri masih berasal dari luar negeri. Kondisi ini, menurutnya, membuat nilai tambah ekonomi tidak sepenuhnya dinikmati di dalam negeri.

“Kita punya sawit, tambang, dan sumber daya besar, tetapi nilai tambahnya banyak dinikmati pihak luar karena masih diekspor dalam bentuk mentah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti dampak ketergantungan tersebut terhadap stabilitas ekonomi nasional, terutama saat terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Menurutnya, kelompok masyarakat yang paling terdampak adalah kelas menengah dan bawah yang tidak memiliki lindung nilai seperti dolar.

“Ketika rupiah melemah, yang paling terdampak adalah masyarakat menengah dan kecil, bukan kelompok ekonomi atas yang memiliki aset dalam dolar,” katanya.

Dalam refleksi Harkitnas 2026, Werner menekankan tiga agenda utama yang dinilai penting untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Pertama, hilirisasi dan substitusi impor. Ia menilai kebijakan ini harus dipercepat secara konsisten agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah.

Kedua, penguatan UMKM dan industri lokal. Namun ia mengingatkan agar kebijakan yang ada tidak berhenti pada tataran slogan.

“Penguatan UMKM itu jangan hanya jargon. Harus benar-benar menjadi kebijakan nyata yang berpihak pada pelaku usaha kecil,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi gesekan antara UMKM dan program seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang jumlahnya ditargetkan mencapai puluhan ribu unit. Menurutnya, jika tidak diatur dengan tepat, keberadaan koperasi tersebut berpotensi bersaing langsung dengan pelaku usaha kecil.

“Karena kalau mereka ber-head to head, itu tidak fair. Karena UMKM semua modalnya sendiri, sementara Kopdes Merah Putih selama dua tahun dimodali oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar koperasi berperan sebagai agregator UMKM, bukan sebagai pesaing di pasar ritel.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi. Werner menilai pendidikan vokasional harus diperkuat untuk menjawab kebutuhan industri.

Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada kesiapan kerja, tetapi juga pada kemampuan membangun masyarakat yang lebih kompleks dan produktif.

Werner juga menyoroti ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kondisi industri manufaktur. Ia menyebut masih adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur serta melemahnya indeks PMI sebagai sinyal tekanan ekonomi riil.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terlihat positif sebagian dipengaruhi faktor musiman seperti konsumsi saat Ramadan dan Lebaran, serta stimulus fiskal.

Ia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja saat ini masih didominasi sektor informal, bukan industri manufaktur yang berkelanjutan.

Menutup refleksinya, Werner mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Werner menekankan pentingnya dukungan terhadap kebijakan yang mendorong hilirisasi, substitusi impor, dan penguatan UMKM tanpa saling melemahkan sektor kecil.

Ia juga mengingatkan agar semua pihak menghindari tindakan yang justru menghambat investasi produktif dan pembangunan industri dalam negeri. (saf/faz)